1,2 Juta Petani Di Jabar Baru 488 Ribu Petani Miliki Kartu Tani, Ahmad : Realisasi Kartu Tani Harus Merata

Editor Anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS |BANDUNG – Warga petani Kabupaten Bandung meminta untuk difasilitasi pembuatan kartu tani ke DPRD Jawa Barat (Jabar), pasalnya dengan memiliki kartu tani, maka diyakini bisa mudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat, menurutnya banyaknya masyarakat petani di Kabupaten Bandung dianggap dapat berkontribusi bagi kelangsungan pangan.

“Banyak yang menyampaikan aspirasinya terkait kartu tani yang bisa memberikan akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, hal ini harus menjadi perhatian Pemprov Jabar,” katanya.

Aspirasi pembuatan kartu tani tersebut mengemuka ketika melakukan reses sepanjang 2022 di berbagai titik Dapil Kabupaten Bandung, jadi hal ini kemudian akan menjadi peer penting untuk dapat direalisasikan.

“Menurut informasi, data petani yang tercatat di Jabar, kurang lebih sekitar 1,2, juta orang, sementara masih dari data yang diketahui baru sekitar 488 ribu petani yang sudah memiliki kartu petani,” sambungnya

Untuk itu, Anggota Komisi III DPRD Jabar ini mengungkapkan agar Pemprov Jabar segera melakukan pendataan atau evaluasi agar pendataan petani di Jabar bisa berjalan merata.

“Menargetkan bisa melakukan pemerataan  kartu tani, guna memastikan hal tersebut kami jelas akan menyampaikan dan mengawal agar program pemerataan kartu tani ini berjalan baik,” pungkasnya. @eko

Baca Juga :  Siaga Hadapi Karhutla, Musim Mas Berkolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Target 25 Ribu Produk Halal Gratis, MUI dan BPJPH Perkuat Akselerasi

Sen Agu 1 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) meniscayakan adanya percepatan sekaligus penguatan produk halal di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan amanah dalam proses sertifikasi halal dengan bersinergi melalui MUI, BPJPH dan LPH. BJPH sendiri menargetkan 25 ribu produk halal yang […]