Dr. H. Mumun Mulyana/visi.news/dok

Dewan Pendidikan Kab. Bandung: PPDB Sistem Zonasi Perlu Perbaikan!

Visi.news – Kebijakan sistem zonasi persebarannya lebih berlandaskan pada zonasi sekolah negeri. Sistem zonasi sepertinya telah menafikan fakta bahwa jumlah sekolah negeri masih kurang dan sebarannya tidak merata di hampir semua wilayah. Buktinya, ada wilayah yang tidak kena sistem zonasi.

Demikian diungkapkan salah seorang Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung Dr. H. Mumun Mulyana, M.Pd kepada visi.news, Rabu (19/6)

Baca juga

Pemkot Bandung Minta Dewan Pendidikan Turut Sosialisasikan PPDB
Pimpin Rakor Terakhir Dewan Pendidikan dan Disdik Kab. Bandung, Ini Pesan Prof. Sunaryo
Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bandung Jadi Dubes Uzbekistan
Dewan Pendidikan Diharapkan Kritisi Tiga Masalah ini
Yoan : Dewan Pendidikan Setiap Tahunnya Dapat Anggaran Rp 400 Juta
Pengurus Dewan Pendidikan Kab. Muara Enim Kunjungi Dewan Pendidikan Kab. Bandung

Di lapangan, katanya, masih munculnya keresahan dari orang tua murid, meski penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sudah dua tahun berjalan. “Di sejumlah sekolah di daerah tertentu misalnya, jumlah daya tampung sekolah negeri hanya sepertiga dari total jumlah siswa pendaftar,” ungkap Mumun.

Kemendikbud, kata Mumun lebih lanjut,  jangan mengabaikan kondisi yang ada, baik itu kondisi siswa didik, orang tua, dan kondisi sekolah negeri. Melihat kondisi ini, seharusnya Kemendikbud mengkaji kembali penerapan sistem zonasi atau sebelumnya dilihat persebaran sekolah negeri dan serta merta penambahan sekolah bau untuk menjawab daya tampung.

“PPDB sistem zonasi perlu perbaikan. Kemendikbud seyogyanya mengutamakan ketersediaan jumlah sekolah negeri di wilayah-wilayah sebelum memberlakukan kebijakan mutlak PPDB dengan sistem zonasi,” tandasnya.

Apabila standar nasional pendidikan sudah dicapai dengan data yang jujur dan ketersediaan sekolah-sekolah sudah memadai, baru katanya, akan berdampak pada hal yang positif. Orang tua dan calon siswa pun tidak akan berebut masuk ke sekolah negeri tertentu.

Dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN) misalnya, kata Mumun, mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan sekolah negeri, namun kita maklumi mencari sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu dari sisi ekonomi ini sulit, jangan berseloroh bahwa ketika anak tidak diterima di sekolah negeri, mereka tetap bisa bersekolah, yakni sekolah swasta yang mau menampung.

“Harus difahami bahwa imej masyarakat masuk sekolah harus ke sekolah negeri. Ini semua kita maklum, seluk beluk sekolah swasta masih misteri ‘keraguan'”.

Disamping waktu pendaftaran yang pendek, Mumun mengatakan, dengan dimulainya tahun ajaran baru bagi anak-anak dari kalangan ekonomi lemah, ketidakberdayaan mereka mendaftarkan ke sekolah swasta akan memunculkan kemungkinan anak-anak menjadi tidak akan sekolah alias putus sekolah.

“Emang positif sistem zonasi sebagai langkah untuk mencapai pemerataan pendidikan, dengan sistem zonasi setiap anak mendapat kesempatan yang sama dengan fasilitas yang sama hingga hilanglah pengistimewaan terhadap sekolah yang dinamakan sekolah favorit dan tidak,” katanya.

Aturan PPDB tahun 2019 tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun Sistem Zonasi, katanya lebih lanjut, menjadi basis data perumusan kebijakan yang pada gilirannya bisa memetakan dan memberikan pengembangan pendidik baik terkait sarana dan prasarana sekolah juga kualitas dan penyebaran tenaga kependidikan sehingga akselerasi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah bisa terlaksana.@asa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas