H Tata Irawan Kepala DPMD Kabupaten Bandung saat memberikan keterangan ketika diwawancarai wartawan terkait pilkades serentak di Kabupaten Bandung, baru-baru baru ini/visi.news/apih igun.

200 Desa di Kabupaten Bandung Siap Gelar Pilkades Serentak pada 26 Oktober 2019

Visi.news – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada tanggal 26 Oktober 2019. Sebanyak 200 desa akan melaksanakan pesta demokrasi bagi warganya.

Setiap desa akan diberi bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp 10 ribu per hak pilihnya. Anggaran itu akan diberikan setelah panitia pilkades mengajukan proposal.

“Pemkab Bandung memberikan bantuan sebesar Rp 10 ribu per hak pilih. Anggaran itu harus cukup untuk pelaksanaan pemilihan, baik yang jumlah hak pilihnya sedikit atau banyak. Kalau ada yang tidak cukup, panitia tidak boleh meminta atau memungut anggaran dari calon kades,” tegas Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, H. Tata Irawan.

Dia menambahkan, desa yang jumlah bakal calon (balon) kadesnya lebih dari lima, panitia pilkades wajib melaksanakan seleksi yang akan dilaksanakan serentak oleh Pemkab Bandung pada tanggal 4 September mendatang.

“Panitia wajib menyeleksi balon kades yang lebih dari lima karena sesuai aturan, calon kades yang bertarung dalam pilkades hanya lima orang. Tes tulis bagi balon kades difasilitasi Pemkab Bandung. Waktunya semula 28 Agustus, namun tanggal itu hanya kerangka acuan dalam tahapan pilkades yang pernah dibuat. Kalaupun pelaksanannya menjadi 4 September tak masalah, yang penting dilaksanakan serentak di satu titik,” tambahnya.

Perguruan tinggi yang memiliki program studi Ilmu Pemerintahan dimintai Pemkab Bandung untuk menjadi panitia seleksi tertulis balon kades. STPDN, Unpad, dan perguruan tinggi lainnya bisa ditunjuk Pemkab Bandung untuk melaksanakan seleksi tersebut.

“Namun, kami akan meminta pihak perguruan tinggi agar biaya untuk seleksi itu murah. Karena, kalau kemahalan kasihan sama panitia. Sudah ada salah satu perguruan tinggi yang siap membantu, namun biaya per balonnya mencapai Rp 3 juta. Kan ini kemahalan. Makanya, kami tolak perguruan tinggi ini. Bayangkan saja jika satu desa yang hanya mendapat bantuan 40 juta karena jumlah hak pilihnya 4.000, dipotong 3 juta dikalikan jumlah balon kades. Kan ini juga tidak boleh terjadi, kasihan panitianya,” ujar Tata.

Sementara itu, H Maman, dosen Universitas Nurtanio Bandung mengatakan, PT yang ditunjuk untuk menyeleksi balon kades itu yang memiliki prodi (program studi) Ilmu Pemerintahan.

“Saya kira yang tepat itu PT yang memiliki program studi Ilmu Pemerintahan. Kaya STPDN, ‘kan tepat sekali karena perguruan tinggi ini memiliki prodi Ilmu Pemerintahan,” tegas dia. @pih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas