Proyek perbaikan jembatan di Jalan Siliwangi, Baleendah, Kabupaten Bandung tanpa papan nama./visi.news/gnpk-ri/dok

GNPK-RI : Hampir Semua Proyek Konstruksi di Kab. Bandung Tanpa Plang Nama

Visi.news – Hampir semua proyek infrastruktur di Kabupaten Bandung tidak menggunakan plang nama, sehingga akan sulit dilakukan pengawasan, dan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Bandung, Imam Supardi, S.Pd., M.M., kepada visi.news, Senin (30/9) mengungkapkan bahwa hampir semua proyek jalan di Kabupaten Bandung lepas dari pengawasan.

Proyek pengecoran jalan di Komplek Bumi Rancaekek Kencana tanpa papan nama./visi.news/gnpkri/dok

“Akibatnya, dari mulai hal kecil seperti plang nama proyek diabaikan begitu saja, belum menyangkut spek yang digunakan, baik dari kualitas coran, ketebalan coran, sampai volume coran yang digunakan,” ungkapnya.

Imam mencontohkan, dua ruas jalan di Baleendah yakni di Jalan Siliwangi dan Jalan Raya Laswi yang sudah dibongkar-bongkar, masyarakat sama sekali tidak akan mengetahuinya siapa yang mengerjakan proyek tersebut. “Begitu juga tim kami yang tergabung dengan GNPK RI Jawa Barat yang melakukan investigasi di wilayah Cicalengka, Rancaekek, Arjasari, dll menemukan hal yang sama. Ini artinya tidak diawasi dan sepertinya dilakukan pembiaran,” ungkap Imam.

Padahal, kata Imam,  pasal 2 UN No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Indikasi ini, kata Imam, memberikan petunjuk adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bandung. “Ini juga harus kita telusuri lebih jauh, mengapa proyek-proyek jalan di Kabupaten Bandung tidak di lelang dan di pilah-pilah sehingga dilakukan penunjukkan langsung (PL), sehingga terbuka kemungkinan adanya commitment fee untuk setiap proyek. Kalau commitment  fee ini rata-rata 15% saja, maka dipotong pajak, berarti sudah terpotong 25%. Ini yang akan kita telusuri,” ungkapnya.

Katanya, pelaksanaan proyek yang tidak sesuap dengan spek mengakibatkan kualitas pekerjaan tidak baik. Contohnya, katanya, jalan belum satu tahun sudah retak-retak, dan rapuh. “Itu bukan karena tanahnya yang labil, tapi karena pelaksanaan pekerjaan itu yang tidak sesuai dengan speknya,” katanya.

Untuk masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Bandung, kata Imam, bisa mengadukan ke email bandungkabgnpkri@gmail.com. “Kami siap menampung keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di Kabupaten Bandung. Tolong setiap pengaduan dilengkapi dengan foto-foto, video dan datanya selengkap mungkin,” pungkasnya.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas