Menkopolhukam Yasonna H Laoly./cnn indonesia/safir makki.

Yasonna Batasi 14 Pasal Saja dalam Revisi KUHP

Pasal penghinaan presiden tak akan dihapus.

Visi.news – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan pihaknya memberi kesempatan untuk mengkaji ulang secara terbatas revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertunda pada masa sidang DPR RI periode 2014-2019.
Walaupun begitu, Yasonna membatasi pengkajian ulang pada empat belas pasal. Sebab, sudah terlalu banyak waktu dan anggaran yang dihabiskan untuk pembahasan RKUHP.
“Iya, kalau kamu suruh buka kembali sampai ke belakang, sampai hari raya kuda tidak akan sampai selesai itu,” kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11), seperti dilansir CNN Indonesia.

Telan Rp 70 Miliar

Yasonna mengatakan, negara sudah terlalu banyak berinvestasi dalam revisi KUHP. Menurutnya pembahasan RKUHP sudah menelan biaya hingga Rp 70 miliar hingga saat ini.
Kader PDIP itu menilai penundaan pada masa sidang lalu terjadi karena ketidakpahaman masyarakat. Ia berharap tidak ada lagi kegaduhan seperti kemarin saat pembahasan kembali dimulai.
“Kita lihat pembahasan apanya dan kita akan betul-betul dan kita mintakan masyarakat itu jangan suuzan. Yang dulu itu kan adalah sedikit politiknya, ya kan, bikin ramai-ramai dikit lah, ya kan. Kalau sekarang kan sudah cooling down,” ujar Yasonna.
Walaupun begitu, dia mengatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk merevisi pasal-pasal yang memicu kontroversi. Namun, dia memastikan pasal penghinaan presiden tak akan dihapus untuk menjaga martabat kepala negara.

Lima Orang Meninggal

Di satu sisi, secara pribadi, Yasonna berharap RKUHP segera disahkan parlemen. Yasonna menargetkan RKUHP akan kembali dibahas pada Januari 2020.
“Prolegnas diselesaikan sebelum reses, maka praktisnya Januari dong mulai bicara,” ucapnya.
Sebelumnya, pembahasan serangkaian rancangan dan revisi undang-undang ditunda DPR pada akhir periode 2014-2019. Beberapa di antaranya revisi KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, dan RUU KKS.
Penundaan dilakukan setelah aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa digelar serentak di sejumlah daerah pada September 2019. Bahkan lima orang meninggal dunia dalam rangkaian aksi bertajuk #ReformasiDikorupsi itu. @fen

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas