Dalang Dadan S. Sunarya dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat HM Dadang Supriatna disela-sela pertunjukkan rampak dalang Bani Sunarya pada Peringatan Hari Wayang Nasional (HWN) di Padepokan Pesantren Budaya Giriharja, Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung, Kamis (7/11)./visi.news/ist

Ironis, Disparbud Tak Dukung Dana Peringatan Hari Wayang Nasional

Visi.news – Peringatan Hari Wayang Nasional (HWN) yang seharusnya menjadi kenduri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung dan Jawa Barat malah tak dianggarkan. Beruntung dengan upaya sendiri panitia bisa menggelar acara tersebut dengan sukses di Padepokan Pesantren Budaya Giriharja, Jelekong, Baleendah pada 4-7 Novemver 2019.

“Tidak ada bantuan baik dari Disparbud Jawa Barat maupun Kabupaten Bandung, padahal Hari Wayang Nasional ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri,” ungkap Intan D. Sunarya kepada visi.news, disela-sela kegiatan HWN, Kamis (7/11) malam.

Hal yang sama juga diungkapkan Dalang Dadan S. Sunarya yang tadi malam menjadi wakil pinisepuh Giriharja. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut murni inisiatif dari panitia dari panitia dengan donasi seadanya. “Sangat disayangkan dari Disparbud sendiri tidak ada bantuan untuk kegiatan ini. Padahal ini kan sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri,” ungkapnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat HM Dadang Supriatna didampingi Ketua DPC SPSI Kab. Bandung Ruben saat menghadiri Peringatan HWN di Padepokan Giriharja, Kamis (7/11) malam/visi.news./gista syahidan
Merasa Heran

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat HM Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., merasa heran ketika mendengar hal tersebut langsung dari Dadan S. Sunarya. “Saya sendiri merasa heran kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ternyata tidak dianggarkan oleh Disparbud Kabupaten Bandung maupun Jawa Barat. Seharusnya kan mereka sudah menganggarkannya, sehingga tidak membuat panitia kelabakan,” ungkap pria yang akrab disapa Kang DS ini.

Dadang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Disparbud Jawa Barat untuk meminta mereka menganggarkan dana untuk kegiatan serupa untuk tahun depan. “Tahun 2020 harus dianggarkan karena ini sudah dicanangkan bapak presiden sendiri, bukan hanya di Disparbud Jawa Barat tapi Disbudpar Kabupaten Bandung juga harus menganggarkannya,” tandas Dadang.

Diakui Dadang pihak eksekutif di Pemprov Jawa Barat sangat berbeda dengan di Kabupaten Bandung dalam melakukan transparansi anggaran. Pihak dewan tidak mendapat detail dari anggaran tiap OPD. “Sangat berbeda dengan di Kabupaten Bandung dahulu. Kalau di Kabupaten Bandung kita bisa melihat detail penggunaan anggaran oleh SKPD, Pemprov Jabar hanya jumlahnya saja detailnya kita tidak pernah tahu,” pungkasnya.@mpa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *