Beberapa kepala desa dan tokoh warga memanfaatkan kehadiran Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat HM Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., di sela-sela acara peringatan Hari Wayang Nasional (HWN) di Jelekong, Baleendah, Kab. Bandung untuk menyampaikan aspirasinya di warung kopi, Kamis (7/11) malam./visi.news/gista syahidan

Kang DS: Masalah Karyawan RSUD Al Ihsan Tak Selesai Desember, Bubarkan Saja TAP

Visi.news – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., mengungkapkan bahwa masalah Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung selesai paling lama Desember 2019, kalau tidak bubarkan saja Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Ridwan Kamil tersebut.

“Pak Ridwan Kamil kan punya tim akselerasi pembangunan TAP, tim ini seharusnya bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Dia masalah yang sekarang dihadapi rumah sakit tersebut yakni belum adanya direktur yang definitip dan masalah status karyawan harus segera diselesaikan. Saya dari komisi lima akan memanggil pihak terkait, dan Desember ini insya Allah selesai,” ungkap DS, panggilan akrab pria tersebut, disela-sela memperingati Hari Wayang Nasional (HWN) di Jelekong, Kamis (7/11), malam.

Kata DS, masalah direktur yang definitip seharusnya bisa segera diselesaikan karena open bidding untuk merekrut direktur yang baru sudah dilakukan. “Open bidding kan sudah selesai dilakukan, tinggal segera saja tetapkan direktur yang definitip, karena kalau lambat seperti ini bukan hanya karyawan RSUD Al Ihsan yang dirugikan juga masyarakat luas,” ungkapnya.

Masalah yang kedua, kata DS, bagaimana menyikapi karyawannya non PNS ini karena mereka sudah berjasa dan telah banyak memberikan kontribusi terhadap rumah sakit sampai bisa berkembang seperti sekarang. “Kalau nanti mereka diangkat jadi PPPK, hitung juga masa kerjanya, sehingga kalau mereka pensiun hak pesangonnya tidak kurang, dan mereka tidak dirugikan,” ungkap DS seraya menyebutkan kalau mayoritas karyawan RSUD Al Ihsan ini nanti diangkat jadi PPPK itu tidak ada hak pensiun tapi yang ada pesangon sedangkan penggolongan dan lain-lain polanya cuman dengan PNS hanya tidak menerima uang pensiun saja.

Kata DS lebih lanjut, nanti itu hanya ada dua status karyawan yang ada di rumah sakit tersebut, kalau tidak PNS ya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), karena aturan yang ada sekarang memang demikian. Yang penting, katanya, jangan sampai karyawan ini dirugikan.

“Saya mendorong masalah status karyawan RSUD Al Ihsan ini segera selesai.  Komisi lima insya Allah besok kita rencananya berkoordinasi dengan semua pihak termasuk mungkin di sini mengundang gubernur juga,” ujarnya.

Lambat, Bubarkan TAP

Dadang berharap, TAP bentukan Gubernur Ridwan Kamil seharusnya bisa benar-benar melakukan langkah cepat jangan sebaliknya malah memperlambat birokrasi, “Adanya TAP kan kita harapkan bisa memperlancar pembangunan justru jangan sebaliknya malah lebih lama. Kalau lambat seperti ini berarti namanya bukan tim akselerasi heh,” ungkap DS.

TAP itu, kata DS, anggarannya sangat besar, sehingga kalau kinerjanya tetap seperti ini ia cenderung mengusulkan agar TAP bentukan gubernur itu dibubarkan saja. “Saya tekankan bubarkan aja karena kan uang itu habis oleh tim akselerasi. Apalagi anggaran TAP itu memang miliaran luar biasa,” tandas DS.

Terlebih kata DS, masalah rumah sakit daerah itu ternyata bukan hanya RSUD Al Ihsan saja, namun yang lainnya juga mempunyai problem yang sama. “Di RSUD Cirebon juga problemnya ternyata sama juga, bahkan di sana, PNS-nya hanya satu orang jadi kalau langkahnya tidak cepat, pesimis apa yang ditargetkan Gubernur Ridwan Kamil sampai tahun 2024 itu bisa tercapai,” pungkasnya.@asa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *