Bupati Dadang M. Naser dan istri Hj. Kurnia Dadang Naser./thehijau.com

Obrolan dengan Bupati Dadang Naser Terkait Teka-Teki Pencalonan Istrinya

Visi.news – Pencalonan istri Bupati Bandung Hj. Kurnia Dadang Naser pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih teka-teki. Meski formulir pencalonannya sudah masuk ke Panitia Seleksi Bakal Calon (Pansel Balon) Bupati DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung namun masih belum bisa dipastikan.

Senin (2/12) siang, visi.news sengaja menemui Bupati H. Dadang M. Naser di rumah dinasnya di Soreang. Tampak di ruang tamu bupati tengah berbicara dengan Komisaris PD CBS, Eddy Hidayat dan Kepala Disperkimtan Erwin Rinaldi. Tidak lama menunggu, setelah  keduanya beranjak dari tempat duduknya, bupati menyediakan waktu untuk wawancara.

Langsung saja kang, bagaimana dengan pencalonan Teh Nia?

“Kalau saya sih masih konsisten belum mengizinkan, tapi desakan dari konstituen ibu baik itu aktifis PKK, aktifis Bandung Sehat, Kaukus Perempuan, sebagian aktifis buruh, ngagabung jadi balad si ibu, termasuk aya aktifis apa itu teh cuci tangan pakai sabun…, itu LSM yang akademi..apa itu oh Akademi Perempuan. Itu  saya banyak diteror, di SMS, aya oge anu nyarekan, karena saya dianggap tidak izinkan ibu. Tapi pertimbangan saya kan itu. Saya katakan, kalau dalam kondisi terdesak, itu lain cerita. Kalau terdesak, kan politik ada desakan,” katanya disaksikan Erwin Rinaldi dan Kabid di Satpol PP Rahmattullah Mukti Prabowo. Eddy Hidayat sendiri sudah meninggalkan tempat.

“Desakan itu, yah ikut survey seperti apa, karena hasil survey itu, ibu kan tertinggi.

“Ada yang berpendapat dari para analisir politik di Jakarta, dibuat satu paket Golkar-Golkar, ada yang dengan parpol lain. Kalau saya sih logika politik, lojisnya silakan nanti tidak dalam pertimbangan pribadi Dadang Naser sebagai Ketua DPD Golkar, secara pribadi tapi kolektifitas saya tetap akan digunakan. Bagaimana menurut pengamat, konsultan politik, itu akan kita libatkan. Terus di situ ada lembaga survey, kita akan komunikasikan  dengan lembaga perguruan tinggi. Itu yang akan kita tempuh, di dalam beberapa minggu bulan  ke depan.

“Saya sebetulnya sedang dalam konsentrasi Munas bukan Pilkada. Itu yang dari sisi politik, dari sisi birokrasi saya kan sedang menyelesaikan tugas. Tugas saya  jangan mengecewakan rakyat, di ujung jabatan saya endingnya kan harus lebih bagus lagi. Mangkanya, seluruh program  kita ungkap untuk kepentingan rakyat, masih ada beberapa yang kita lakukan dimasa akhir jabatan saya. Masih ada dua kali masa anggaran sampai 2020. Saya 2021 habisnya.

“Saya sudah sampaikan ke pusat mestinya pilkada itu dilaksanakan di bulan sebelas, karena daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada bisa menggunakan anggaran perubahan. Supaya pemerintah-pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada bisa menggunakan anggaran perubahan, memback-up anggaran pilkada. Sekarang mesti diselenggarakan oleh anggaran murni, kasihan. Saya juga harus memperhatikan teman-teman di daerah lainnya. Angka ideal untuk menyelenggarakan pilkada sudah dianggarkan.

Berapa anggaran Pilkada di Kab. Bandung?

“Untuk Kabupaten Bandung dianggarkan Rp 120 miliar yang mengganggu pos-pos lain, ada yang direcofusing, ada yang dipusingkan (tertawa). Diefisiensi. Pelayanan publik sebenarnya tidak bisa diefisiensi hanya karena pilkada. Mestinya nunggu nanti silpa di perubahan. Kewenangan ini ada di pemerintah pusat, ini serentak di bulan sembilan. Ini dari mana mikirnya. Fikirkan daerah yang anggarannya diidealkan untuk kepentingan program, belanja langsung.

“Kalau saya berfikir akan ada dua kali anggaran, tapi karena dari pusat harus satu kali anggaran untuk sementara kami taat dulu. Tapi dengarkan suara kami oleh pusat. Kalau pusat ngirimkan duitnya sih enggak apa-apa. Ini kan enggak, hey tangani uangnya dari daerah, Nah, main gitu aja logika, utak-atik,

Kemungkinannya Golkar-Golkar?

Ah enggak di situ dulu. Punten yah jangan diarahkan, ke sana dulu. Sekarang sih lihat elektabilitas calon-calon dari Golkar, calon dari kader Golkar. Basis suaranya 5% terlampaui tidak. Kalau menang hanya di 10%, berarti bukan menang, mesti diatas 30% dia menang. Saya dulu kan 32% makanya diberangkatkan. Hasil dari situ baru kita fikirkan, koalisikah atau Golkar sendiri. Kalau survey kan umum. Tapi di arahkan ke khusus. Yang lain juga sebetulnya terbaca, siapa calon lawan kita yang terkuat, itu survey guidance-nya harus ke sana.

PKS lawan paling kuat? 

“Belum tentu, kan belum kelihatan. Kalau sudah terangkat pada statistik, baru bisa dipegang. Suara bawah itu terbaca enggak oleh tim survey, gimana itu alasan-alasannya, kan harus ada reasioningnya.

Artinya, kalau Ibu Nia maju belum bisa dipasikan dengan Kang DS atau Kang Deding?

“Masing-masing punya kesempatan. Hanya untuk si ibu itu, itu belum melangkahin saya. Si ibu oge terheran-heran, gengnya terus mendaftarkan dan mengatakan sudah izin suami. Suami yang mana ini? (tertawa sambil izin meninggalkan tempat)”.@aep s abdullah

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas