Ketua PC SPTSK SPSI Kabupaten Bandung Ruben Yunara./visi.news/encep muhayat

Ruben Yunara, “Kalau SK Tidak Terbit, Gedung Sate Bisa Hancur oleh Buruh”

Visi.news – Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung Ruben Yunara mengungkapkan kalau SK Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak terbit, ratusan ribu buruh bisa tidak terkendali dan Gedung Sate bisa hancur.

“Kalau SK tidak terbit, Gedung Sate bisa hancur oleh buruh. Ridwan Kamil kelihatannya menyadari itu meski tetap terbitnya SK ini menambar aturan hukum yang ada,” ungkapnya kepada visi.news, Minggu (1/12) malam.

Ruben menyesalkan sikap Gubernur Jabar yang seperti tidak memahami aturan ketenagakerjaan.” Waktu itu kita sudah mengingatkan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) jangan Surat Edaran (SE) karena kekuatan hukumnya berbeda dan kalau SE itu dasarnya apa? Baik UU Ketenagakerjaan maupun PP No. 78/2015 jelas menyebutkan SK Gubernur yang seharusnya dikeluarkan 40 hari sebelum diberlakukan,” tandas Ruben.

Lazimnya, kata Ruben, SK Gubernur menganai UMK itu dikeluarkan pali g lambat tanggal 21 November.”Coba lihat dokumentasi SK UMK, baru kali ini keluar tanggal 1 Desember. Ini artinya pengusaha hanya diberi waktu 30 hari untuk melakukan penyesuaian upah dengan SK Gubernur yang baru. SK Gubernur ini berpeluang untuk di PTUN-kan oleh pengusaha,” ujarnya.

Ruben mengingatkan, tingkat kesejahteraan pekerja/buruh sekarang ini semakin menurun dengan naiknya tarif listrik dan BBM.”Emil seharusnya memikirkan dengan upah yang hanya Rp. 3 Juta/bulan pekerja/buruh harus bisa menghidupi 4 anggota keluarga, kalau rata-rata pasangan punya anak dua. Artinya hanya dengan Rp. 750 Ribu/orang/bulan mereka harus bertahan hidup, coba saja fikiran, ” pungkasnya.@mpa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas