Aksi buruh di Gedung Sate, Senin (2/12)./ayobandung.com/faqih.

Tiga Tuntutan Buruh di Gedung Sate Hari Ini

Visi.news – Sebanyak tiga tuntutan disuarakan aksi buruh Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Senin (2/12). Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Melansir Ayobandung.com, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan pihaknya mengapresiasi keluarnya SK Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019. Namun, dalam SK tersebut ada satu poin yang dinilai merugikan buruh, yakni poin D Diktum 7. Dijelaskannya dalam poin tersebut perusahaan atau industri padat karya diperbolehkan melakukan penangguhan atas seizin Disnaker Jawa Barat. AYO “Padahal kita ketahui dalam UU Pasal 90 ayat 2 dan3, Kepmen No. 231 penangguhan itu semuanya harus persetujuan gubernur, tidak boleh persetujuan yang lain. Itu amanat UU, sehingga ada perlakuan diskriminasi dari SK tersebut,” katanya. Dia meminta gubernur untuk segera menghapus poin tersebut karena dianggap berbahaya bagi kelangsungan buruh. Dikhawatirkan ini akan disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan lain.
“Ini bahaya karena di situ kalimatnya adalah ‘termasuk perusahaan industri padat karya’ berarti ada perusahan lain yang diperbolehkan juga sehingga ini sangat kita tolak,” tuturnya.
Selain itu, Roy mendesak pemerintah untuk mengeluarkan SK terkait Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) bersama Bupati/Wali Kota setelah keluarnya SK UMK. Menurutnya, sampai sekarang belum ada terkait perumusan UMSK.
“Kami minta Gubernur Jawa Barat membuat sebuah surat yang ditujukan kepada wali kota dan bupati se-Jabar untuk segera merundingkan di kabupaten dan kota masing-masing, dan merekomendasikan kepada gubermur mengesahkannya,” tuturnya.
Dia menambahkan kaum buruh menolak Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 yang sangat merugikan kaum buruh. “Tuntutan juga mengenai penolaka PP 78, isu yang sudah lama yang tiap tahun kami suarakan,” katanya Roy mengancam apabila tuntutan buruh tidak dipenuhi oleh gubernur. Kaum buruh Jawa Barat akan kembali melakukan aksi pada 6 Desember 2019 mendatang.
“Paling lama tanggal 6 Desember kalau hari ini tidak mendapatkan respon yang baik, kami akan turun lagi,” ucapnya. @fen

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas