Ketua PW GNPK-RI Jawa Barat NS Hadiwinata/visi.news/ist

Kasus OTT Saber Pungli di Kab. Bandung, Ketua GNPK RI, “Kabid Bisa Pasang Badan Atau ‘Betus'”

Visi.news – Penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung HMS beserta beberapa kepala sekolah dan sopirnya oleh Ditreskrimsus Polda Jabar  bisa merembet kemana-mana.

“Kasus OTT ini bisa hanya sampai Kabid SMP, tapi bisa juga merembet ke mana-mana. Tergantung sikap Kabid-nya apakan akan pasang badan sehingga kasus OTT ini hanya sampai pada dirinya, atau ia ‘betus’ dan proaktif bekerja sama dengan penyidik,” ungkap Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Barat NS. Hadiwinata kepada visi.news, Senin (6/1/2020).

Nana, ia biasa disapa menyebutkan, seandainya Kabid SMP HMS koperatif dengan penyidik maka bisa dilakukan pengurangan hukuman terhadapnya terlepas ada keterlibatan atasannya langsung atau tidak. “Ia bisa saja menyebutkan yang sebenarnya iuran dana DAK itu hanya dari para kepala sekolah yang tertangkap tangan saja atau dari para kepala sekolah lainnya yang mendapatkan DAK se Kabupaten Bandung karena jumlahnya kan untuk SMP tahun 2019 itu lebih dari 170 sekolah,” katanya.

Disamping itu, kata Nana, HMS juga mau menyebutkan kemana saja aliran uang yang diterimanya itu, apakah mengalir juga ke atasannya langsung atau tidak. Pengakuan yang apa adanya dan tidak bertentangan dengan barang bukti yang ada biasanya akan menjadi pertimbangan penyidik untuk mengenakan pasal yang meringankan. “Ini pasti akan diurut oleh penyidik. Data awalnya, sebetulnya penyidik pasti sudah dapat dari semua handphone yang disita, disana kemungkinan ada percakapan atau pesan singkat dari atasannya baik berkaitan dengan OTT tersebut, maupun dengan pungutan lainnya sebelum terjadinya OTT ini,” kata Nana.

Jadi, katanya, kalau HMS menutup-nutupi kasus yang menjeratnya, maka penyidik akan mengetahuinya dari data forensik yang ada di handphonenya, sehingga bisa dianggap tidak koperatif dan dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. “Kalau nanti pengakuannya banyak bertentangan dengan data komunikasi yang ada di handphonenya bisa saja kasus ini lebih memberatkan para pelaku yang terkena OTT tersebut,” pungkas Nana.

Katanya, kasus operasi tangkap tangan Kabid SMP tersebut barang buktinya sudah jelas dan pemberitaannya sudah menasional, sehingga akan sangat sulit kalau kasus tersebut tidak diselesaikan secara tuntas, dan tidak berakhir di pengadilan.

“Kasus ini sudah menjadi perhatian nasional ditengah semangat Menteri Pendidikan yang baru memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia,” tandasny@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas