Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto menjelaskan duduk perkara “umrah gate” di hadapan awak media bertempat di ruang kerjanya, Selasa (7/1) sore./visi.news/apih igun.

Isu “Umrah Gate” Bikin Heboh, Ketua DPRD Kab. Bandung Luruskan Masalah

Visi.news – Hebohnya isu “umrah gate” di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung membuat warganet mencibir para wakil rakyat. Isu tersebut menyebutkan bahwa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung berkeinginan untuk berangkat umrah dengan meminta jatah biaya dari APBD Kabupaten Bandung atau dana dari sekretariat DPRD. Padahal sejak lama wakil rakyat yang berangkat haji/umrah itu dilarang dibiayai oleh APBD.


Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto./visi.news/apih igun.

Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar.
“Isu tersebut berawal dari miskomunikasi saja,” bantahnya kepada wartawan di Gedung DPRD, Selasa (7/1) sore.


Surat pernyataan yang ditandatangani Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bandung terkait “umrah gate”./visi.news/apih igun.

Sugianto menilai perlu menjelaskan duduk perkara “umrah gate” kepada awak media. Menurutnya, isu tersebut tidak benar.
Isu itu, kata Sugih –panggilan akrab Ketua DPRD ini–, muncul bermula dari adanya kegiatan Pansus VI yang tidak mengikutsertakan seluruh anggotanya. Yakni, hanya empat orang anggota dari delapan anggota pansus itu.
“Karena anggaran yang tersedia memang hanya cukup untuk 4 orang anggota dan tidak didasarkan pada pertimbangan apa pun,” jelasnya.
Sugih, berharap ada delapan anggota atau beberapa anggota termasuk Pansus VI untuk mengklarifikasi permasalahan ini.
Sugianto menyebutkan, munculnya istilah “umrah gate”, berkaitan dengan adanya kemungkinan beberapa anggota Pansus VI yang memang di awal tahun 2020 ini akan melaksanakan umrah. Dan itu biayanya bukan dari DPRD atau sekretariat melainkan biaya sendiri.
Permasalahan tersebut diakuinya sudah dilakukan klarifikasi dalam Forum Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung dengan Ketua Fraksi. “Kesimpulannya bahwa seluruh pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Bandung telah menerima dan memahami penjelasan berkaitan dengan isu yang berkembang. Selanjutnya kami berkomitmen untuk memperbaiki tata kerja DPRD Kabupaten Bandung dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kebersamaan, serta menjalankan fungsi DPRD dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. @pih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas