Ketua Umum KSPN Ristadi./visi.news/dok

Tolak Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja, 15 Januari Buruh Demo Lagi

Visi.news – Rencana Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang terdiri 11 cluster/bagian mendapat penolakan keras dari kalangan buruh/pekerja karena dianggap sangat merugikan mereka.

“Kami menolak Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja ini dan rencananya kami dan ribuan buruh pada 15 Januari nanti akan melakukan aksi di depan Istana Negara,” ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi dalam rilisnya, Sabtu (11/1/2020).

Menurut Menko
Perekonomian dalam draft Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja ke sebelas cluster tersebut adalah : 1. Penyederhanaan perijinan, 2.
Persyaratan investasi, 3. Ketenagakerjaan, 4. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan
UMK-M, 5. Kemudahan berusaha, 6. Dukungan riset dan inovasi, 7. Administrasi
Pemerintahan, 8. Pengenaan sanksi, 9. Pengadaan Lahan, 10. Investasi dan proyek
pemerintah, 11. Kawasan ekonomi.

“Proses penyusunan draft informasinya sudah 95%
hampir finalisasi dan tinggal proses legal drafting di Kumham lalu diserahkan ke DPR pada
pertengahan Januari 2020,” ungkapnya.

Menurutnya, ada catatan kritis dalam proses penyusunan omnibus law tersebut yang membuat kalangan buruh/pekerja keberatan dan protes adalah ;

1. Pemerintah mengabaikan keberadaan SP/SB Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkanya SP/SB dalam proses penyusunan omnibus law UU CLK. Seperti ditegaskan dalam kepetusan Menko Perekonomian no 378/2019 tentang satgas bersama pemerintah dan kadin untuk melakukan publik hearing tidak satupun ada perwakilan dari SP/SB Indonesia. Dan faktanya tidak pernah SP/SB diajak
bicara/diskusi dari sejak awal padahal SP/SB adalah salah satu pemngku
kepentingan utama khususnya dalam cluster/bagian ketenagakerjaan.

2. Pemerintah tidak transparan dalam proses penyusunan Omnibus Law UU CLK Selain SP/SB Indonesia tidak dilibatkan, juga ketika meminta draft atau meminta klarifikasi kepada Pemerintah tentang hal apa saja yang akan diatur dalam cluster ketenagakerjaan, pemerimtah tidak memberikan penjelasan gamblang bahkan terkesan tertutup. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah balik tanya apa konsep SP/SB. Sungguh aneh, karena inisiator omnibus law itu pemerintah atas dorongan dunia usaha.

3. Indikasi terjadi degradasi aturan perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja dan
buruh. Tidak dilibatkanya SP/SB dan ketidaktransparanan pemerintah
menimbulkan kecurigaan bahwa omnibus law UU cipta lapangan kerja hanya untuk
kepentingan investasi semata tetapi mendegradasi/menurunkan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja/buruh. Hal ini melansir statement statement pemerintah
dan berita berita di media masa dengan konsep ‘easy hiring dan easy firing’ yang
didalamnya berisi flexibelitas jam kerja, nilai pesangon diturunkan/bahkan
dihilangkan, TKA lebih dipermudah, upah bulanan jadi upah per jam, masa kerja
kontrak lebih lama, peniadaan sanksi pidana kepada pengusaha.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas