H. Yayan Hasina Hudaya, Ketua MUI Kab. Bandung (kanan) dan H. Agus Firman Zaini, Kadiskop dan UKM Kab. Bandung (kiri)./visi.news/istinewa.

Ketua MUI Kab. Bandung, Bank Emok atau Bank Keliling, Haram

Visi.news – Ramai ramai membicarakan Bank Emok di Sukabumi yang kini viral, ternyata sudah sejak lama ada di wilayah Kabupaten Bandung. Bank yang sama dengan rentenir ini, ditanggapi sejumlah tokoh dan pejabat terkait.
Seperti yang dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung, K.H. Yayan Hasuna Hudaya. Tokoh agama yang satu ini mengaskan, dari ajaran agama Islam, praktik rentenir hukumnya haram, termasuk bank emok yang beda istilah untuk Kabupaten Bandung dan daerah lainnya yaitu dengan sebutan bank keliling. “Jadi, sistem yang digunakan bank emok maupun bank keliling itu, sama dengan rentenir atau riba. Meminjamkan uang dengan perjanjian melebihkan pembayarannya, hukumnya jelas haram. Keterangannya bisa kita baca dalam Alquran antara lain Surat An-Nisa (4) ayat 160-161 dan Ar-Ruum (30),” papar Yayan saat ditemui di Pesantren Yamisa , Soreang, Selasa (14/1)
Untuk mencegah bank emok, kata dia, harus melibatkan semua pihak. MUI katanya, mengapresiasi adanya program Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) dari Provinsi Jawa Barat. Karena masyarakat dapat meminjam uang tanpa bunga.
“Mudah-mudahan bisa segera dijalankan di Kabupaten Bandung dan masyarakat bisa menjalankannya sesuai amanah.” harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Bandung H. Agus Firman Zaini menjelaskan, puhaknya tidak akan merekomendasikan keberadaan bank emok jika ada di Kabupaten Bandung. Dia menegaskan bank emok itu istilah tenarnya, rentenir.
“Menurut laporan hasil monitoring di lapangan, di Kabupaten Bandung belum ditemukan (bank emok) yang berbadan hukum. Jadi itu praktik rentenir. Tentu keberadaan bank emok ini tidak kami rekomendasikan jika meminta legalitas badan hukum,” ungkap Agus Firman di Soreang, Selasa (14/1).
Untuk mencegah menjamurnya bank emok, pihaknya berkoordinasi dengan aparat kewilayahan. Dengan cara mendata dan memaksimalkan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat.
“Kami berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa karena mereka pembina koperasi, agar mendapatkan data jumlah koperasi di Kabupaten Bandung. Selain itu juga sebagai langkah represif dan alternatif, solusi penanganan masalah yang kini viral yaitu bank emok,” tegas Agus.
Berdasarkan data di aplikasii online data sistem (ODS) Kementerian Koperasi menjelaskan, dari 1.634 koperasi yang berbadan hukum, di antaranya sebanyak 855 merupakan koperasi aktif dan 779 koperasi pasif.
“Berdasarkan data itu, kami pun akan terus berupaya meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, baik dari segi kualitas manajemen maupun kuantitas keanggotaan, koperasinya itu,” tutupnya. @pih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas