Puluhan buruh demo di Gedung DPR Aceh. ©2020 Merdeka.com

Tolak Omnibus Law, Puluhan Buruh Gelar Teatrikal di Gedung DPR Aceh

Visi.news – Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (20/1/2020). Mereka berunjuk rasa menyuarakan penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Di hadapan dua perwakilan anggota DPRA, Bardan Saidi dan Safaruddin, peserta aksi menggelar aksi teaterikal.

Dalam teatrikal, seorang buruh menyampaikan aspirasinya, menuntut kesejahteraan buruh dan menolak Omnibus Law.

Lalu datang beberapa orang lain menangkap dan memasukkan orang tersebut dalam keranjang berbentuk Piramida terbuat dari bambu, yang merupakan simbol pembungkaman dan menangkap buruh yang menyampaikan aspirasinya menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada buruh.

Buruh menilai Omnibus Law dapat melemahkan kesejahteraan buruh. Padahal undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan dinilai sudah baik saat ini. Bila nantinya akan dileburkan buruh terancam kesejahteraannya.

“Kita menduga Omnimus Law ini musang berbulu domba. Ini akan membawa efek negatif pada kaum pekerja, kami mendukung menolak ini,” kata seorang buruh asal Aceh Singkil Raja Mauli dalam orasinya, seperti dilansir dari merdeka.com.

Ketua ABA, Saiful Mar menjelaskan, Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa produk hukum untuk meningkatkan investasi. Tentu ini akan sangat dikhawatirkan oleh buruh, bila undang-undang ketenagakerjaan ikut dileburkan, hak-hak buruh terancam akan hilang.

Saiful Mar menjelaskan, Omnibus Law mengancam hak buruh bila undang-undang Ketenagakerjaan dileburkan. Akan berdampak pesangon akan dihilangkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak ada lagi, karena diseragamkan secara nasional, memperkuat tenaga kerja Outsourcing dan kontak.

Hal yang semakin parah, sebut Saiful, masuknya secara bebas tenaga asing yang tidak memiliki keahlian khusus. Tenaga asing dapat bekerja di Indonesia semua lapangan pekerjaan, seperti satpam, tenaga kebersihan. Lalu jaminan sosial kaum pekerja juga bakal hilang.

“Yang paling parah termasuk hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan berdasarkan UU 13 tahun 2003,” tegasnya.

Saiful berharap, seluruh buruh di Aceh agar bergerak menolak Omnibus Law ini. Buruh harus melawan bila ada aturan dan kebijakan pemerintah yang merugikan buruh. “Kita tidak mau dijajah oleh bangsa sendiri, agar bisa tercapai keadilan seluruh Indonesia, maka harus bergerak memprotes kebijakan ini,” ungkapnya.

Saiful juga mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh terhadap turunan Qanun Nomor 7 tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Mengingat Aceh merupakan daerah khusus, dapat mengatur kewenangan sendiri, termasuk menyangkut kesejahteraan dan hak lain buruh yang ada di Serambi Makkah.

“Contohnya libur pada peringatan tragedi tsunami dan gempa, itu belum dilakukan, begitu juga soal dana meugang setiap hari besar Islam, dituliskan dalam qanun berapa kemampuan perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu anggota DPRA, Safaruddin mengatakan, menyambut baik aspirasi buruh di Aceh. Regulasi nasional memang bukan kewenangan DPRA. Tetapi sebagai wakil rakyat akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, bahwa buruh di Aceh menolak Omnibus Law.

“Kami akan suarakan dan menyampaikan terhadap tuntutan ini, menjadi kewajiban kami utk memperjuangkan perjuangan buruh Aceh,” jelasnya.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas