Ditreskrimsus Polda Jabar./visi.news/mp alam

Berbau Korupsi, Dokumen Kegiatan Pemkab Bandung Barat Belum Diserahkan ke Polisi

Visi.news – Pemkab Bandung Barat belum menyerahkan sejumlah dokumen kegiatan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD 2019 yang diminta Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. “Permintaan pertama kan belum dijawab,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Saptono Erlangga saat ditemui Ayobandung.com, Selasa (21/1/2020).

Erlangga mengatakan, permintaan dokumen tersebut karena adanya aduan dari masyarakat yang mengendus tindak pidana korupsi pada kegiatan itu. Jika dokumen belum diserahkan, dia mengatakan, pihaknya akan kembali melayangkan surat permintaan kedua hingga ketiga. Apabila tidak ditanggapi, terpaksa akan dilakukan upaya paksa.

“Sesuaikan prosedur saja. Kita lakukan permintaan kedua dan ketiga. Kalau ketiga tidak berikan respons akan ada upaya paksa,” kata Erlangga.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat meminta Bupati Bandung Barat Aa Umbara memberikan dokumen-dokumen terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial tersebut. Adapun dokumen yang diminta, yakni peraturan bupati tentang penjabaran APBD TA 2019, Keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial TA 2019, dan dokumen perencanaan terkait penganggaran hibah dan bantuan sosial.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara buka suara mengenai dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2019 di wilayahnya. Dia menyatakan dukungan dan mengaku tak akan menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

Menurut Aa, ia akan bertindak taat hukum dan kooperatif dengan mempersilakan Polda Jabar menelaah berkas dan data yang dibutuhkan. “Suratnya sudah ke bapak (bupati). Bukan bapak yang dipanggil, apapun suratnya ke bupati minta ini, minta itu. Cuma secara teknis dari dinas masing-masing dan sudah kita rapatkan, jadi istilahnya monggo lah,” kata Aa Umbara di Lembang, Selasa (14/1/2020).

Aa Umbara justru meminta Polda Jabar sebaiknya melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait anggaran hibah yang sebenarnya.

Aa menilai dalam penyaluran dana bansos, pemerintah daerah sudah melangkah sesuai aturan dengan menerapkan sistem Hibah Bansos Online (HBO). “Jangan sampai nanti salah, misalkan bansos hibah itu sekian. Terus kemarin, Kepala Dinas Keuangan juga sudah menerangkan jika proses penyaluran dana hibah melalui HBO. Kalau HBO, langsung by name by address,” ujarnya.

Aa Umbara mengatakan, dokumen yang dibutuhkan kepolisian terkait dugaan tidak pidana itu juga harus jelas. Namun diakuinya, dia memang menandatangani surat keputusan (SK) hibah dan bansos meski penyalurannya diserahkan pada dinas masing-masing. “Jadi yang diminta anggaran hibah yang mana, kan secara teknis barangkali DPPKAD dan Bappeda. Kita enggak menghalang-halangi,” tambahnya.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas