Pertemuan Budaya yang dihadiri para juru kunci, juru pelihara situs, dan kabuyutan se-Ciamis di Hotel Priangan Ciamis, Rabu (22/1) membuahkan Deklarasi Galuh./tribunjabar.id.

Sikapi Kehebohan ‘Kerajaan’ Baru, Tokoh Budaya dan Para Kabuyutan Ciamis Lahirkan Deklarasi Galuh

Visi.news – Pertemuan budaya yang dihadiri para juru pelihara, juru kunci situs, pengelola museum, kabuyutan se Ciamis dan para pegiat budaya yang tergabung dalam Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis menghasilkan empat pernyataan sikap yang disebut Deklarasi Galuh.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Priangan Ciamis, Rabu (22/1).

Melansir tribunjabar.id, deklarasi Galuh hasil pertemuan budaya tersebut dibacakan oleh Aip Sarifudin dari Kabuyutan Kanduruan Apun Pager Gunung Singaperbangsa III (situs di Dusun Sambong Jaya RT 01/04 Desa Mekarmukti, Cisaga, Ciamis) di hadapan sekitar 100 orang yang menghadiri pertemuan budaya tersebut.

Salah satu poin dari “Deklarasi Galuh” tersebut menyikapi  fenomena munculnya kerajaan atau keraton baru seperti Sunda Empire di Bandung maupun Keraton Agung Sejagat di Purworejo (Sami Galuh).

Berikut isi Deklarasi Galuh :

1. Mohon diperhatikan kesejahteraan para Juru Pelihara dan Juru Kunci Kabupaten Ciamis.
2. Bupati dimohon dapat hadir pada setiap kegiatan Upacara Adat Tradisi di Kabupaten Ciamis.
3. Percepatan penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Ciamis.
4. Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dan unsur-unsur Kabuyutan tidak terkait dengan isu yang sedang berkembang tentang berdirinya “kerajaan-kerajaan” baru, kita tetap menjunjung tinggi NKRI.

Keberadaan kerajaan atau keraton baru tersebut ada yang mengait-ngaitkan dengan Galuh dan bahkan ada yang sampai menyebut Ciamis bagian dari teritorial mereka.

Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dan para kabuyutan yang hadir pada pertemuan budaya tersebut menyatakan keberatan dengan keberadaan kerajaan dan keraton baru tersebut dikait-kaitkan dengan Galuh dan Ciamis.

“Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dan unsur-unsur kabuyutan tidak terkait dengan isu yang sedang berkembang tentang berdirinya kerajaan-kerajaan baru, dan kita tetap menjunjung tinggi NKRI,” tegas Aip saat membacakan poin-poin Deklarasi Galuh tersebut.

Pada pertemuan budaya tersebut ada perwakilan kabuyutan yang memakai baju bertuliskan Sang Manarah Galuh Emperor.

Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis  (DKKC) Dr H Yat Rospia Brata MSi yang memimpin pertemuan budaya tersebut menyebutkan bagi masyarakat Tatar Galuh Ciamis, kerajaan yang sebenarnya itu adalah Galuh. Dan Sang Manarah itu adalah Ciung Wanara yang merupakan satu di antara raja atau penguasa-nya.

“Dan Ciamis adalah pusat Kerajaan Galuh yang riil, setiap jengkal tanah di Ciamis merupakan situs peninggalan sejarah Galuh. Itu tidak terbantahkan,” kata Yat Rospia.

Di Ciamis terdapat setidaknya 265 situs. Dari 265 situs tersebut sebanyak 170 sutus ada penjaga dan juru peliharanya yakni para kabuyutan yang selalu menjaga peninggalan kebesaran sejarah Kerajaan Galuh dengan ikhlas penuh pengabdian.  
Para kabuyutan tersebut tergabung dalam Galuh Sadulur Sunda Saamparan.

Ke depan kata Yat, sudah saatnya warga Tatar Galuh Ciamis membangkitkan kembali semangat kegaluhan.
Memberikan kesempatan bagi trah (keturunan) Galuh untuk menjadi raja dengan dukungan masyarakat yang punya tereh (semangat) Galuh.

Keberadaan Raja tersebut hanya sebagai simbol, untuk pemersatu Galuh. agar membangkitkan kembali semangat Galuh.

Mereka bukan penguasa secara nyata, tetapi hanya sebagai simbol pemersatu secara budaya.
Trah Galuh, para ningrat yang secara genetik merupakan sah keturunan Galuh untuk menjadi raja.

“Keberadaan raja tersebut sebagai pemersatu secara budaya, bukan sebagai pemecah belah. Sampai hari ini di Ciamis, tidak ada Raja Galuh. Adalah tugas DKKC untuk melakukan verifikasi,”  ujar Yat Rospia Brata.

Bisa saja nanti “jabatan” Raja Galuh tersebut dilakukan secara bergilir seperti di Jabatan Dipertuan Agung Malaysia, yang bergantian dijabat raja dari negara bagian masing-masing.

Demikian juga dengan jabatan Raja Galuh, bisa saja secara bergantian dijabat setiap 2 tahun.

“Tahun ini misalnya dari keturunan Galuh Karangkamulyan, kemudian Jambansari, dua tahun selanjutnya dari keturunan Panjalu dan seterusnya. Mungkin ini bisa jadi usulan atau jalan keluar, jabatan Raja Galuh digilir secara bergantian,” katanya. @fen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas