Bambang Eka : Belum Kering Air Mata Buruh, Keluar Kebijakan Baru yang Menyusahkan

Visi.news – Belum juga kering air mata kaum buruh akibat sistem kerja kontrak outsourching yang dianggap salah kaprah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tentang Upah Minimum yang hanya naik 8,5%. “Kini muncul Omnibus Law, sebuah kebijakan baru yang sangat menyusahkan buruh,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Nasional Gabungan Pekerja Merdeka Indonesia (Depenas Gaspermindo) Bambang Eka kepada visi.news, Rabu (19/2/2020).

Bambang Eka mengatakan, pada awal pasca reformasi kaum buruh dikejutkan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

“Pada waktu itu tidak biasanya muncul istilah kerja kontrak outsorching dan PKWT yang salah kaprah dimana buruh harus kehilangan hak-haknya. Hak kesejahteraannya hilang akibat pemutihan di mana-mana. Istilah yang tidak ada dasarnya itu mendorong banyak perusahaan merubah status pekerja tetap jadi pekerja kontrak. Kecenderungan ini terus bergulir seolah ada pembiaran,” katanya.

Ada Serikat Buruh Serikat Pekerja (SPSB) yang menolak namun ada juga yang diam menerima.

Bukan saja itu, kata Bambang Eka, pengadilan hubungan industri juga di tolak karena dengan pengadilan hubungan industri perlindungan kaum buruh semakin berkurang karena adanya mafia pengadilan yang sangat merugikan kaum buruh.

Kemudian, katanya lebih lanjut, aksi-aksi penolakan terhadap sistem kerja kontrak yang salah kaprah hampir dilakukan tiap perayaan hari buruh May Day dan terus dilakukan.

“Namun bukan direspon pemerintah dan DPR malah pemerintah menerbitkan PP No
78 tentang sistem pengupahan yang lebih buruk dari sistem pengupahan sebelumnya,” ujarnya.

Akhirnya, kata Bambang Eka, pemerintah bukannya merespon dan mempertimbangkan tuntutan kaum buruh yang selama ini disampaikan, akan tetapi malah diam diam merencanakan lahirnya RUU penciptaan lapagan kerja yang isinya untuk cluster bidang ketenagakerjaan sangat bertolak belakang dan kebalikannnya dari apa yang buruh sampaikan selama ini.

“Contohnya, kaum buruh aksi menuntut sestem kerja kontrak dan ousourching yang selama ini merampas kesejahtraan buruh supaya dihapus atau dirubah menjadi tidak terlalu memberatkan buruh. Tetapi yang terjadi sebaliknya isi RUU Omnibus Law itu dalam masalah kontrak semakin menyusahkan buruh. Yang tadinya jenis kerjaan dibatasi sekarang malah diperluas termasuk waktunya,” kata Bambang Eka.

Sistem Pengupahan PP-78 yang biasanya melalui mekanisme Dewan Penguoahan, katanya lebih lanjut, maka dengan PP-78 cukup dientukan dari pusat dan hasilnya lebih rendah yang biasanya. Nah belum air mata kaum buruh kering, sudah muncul lagi Omnibus Law sestem pengupahan yg lebih buruk lagi dari PP-78.

“Sepertinya telinga pemerintah tertutup atau sudah terlalu kuat atau tidak melihat dan mempelajari perjalanan dan perjuangan kaum buruh,” pungkasnya.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas