H. Dadang Supriatna, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (kedua dari kiri), difoto bersama tokoh masyarakat Kabupaten Bandung./visi.news/budimantara.

Kang DS, “Kita Harus Sepakat Melawan Virus Corona”

Visi.news – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., menyatakan, sejumlah pihak mulai pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat harus bersama-sama fokus dan sepakat melawan ancaman penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Minimal kita bisa mencegah dan memutus mata rantai ancaman penyebaran virus corona supaya permasalahan ini segera selesai dan tidak menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat luas.
Masyarakat juga harus tetap meningkatkan kewaspadaan guna melawan virus corona,” kata Dadang kepada wartawan melalui sambungan telepon selular, Rabu (25/3).

Dadang yang merupakan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar dalam bidang kesehatan ini mengatakan, penyebaran wabah virus corona sudah menjadi bencana nasional karena penyebarannya sudah mewabah di sejumlah provinsi di Indonesia.

Untuk itu, kata Kang DS, panggilan politikus dari Fraksi Partai Golkar ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran triliunan rupiah untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona yang mematikan tersebut. Mengingat penyebaran virus corona sangat cepat dan orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus ini rawan menjadi korban.

Terkait dengan persoalan wabah virus corona itu, katanya, pemerintah pusat sudah mewacanakan atau merencanakan untuk melakukan lockdown seperti negara-negara lainnya di dunia yang terpapar virus corona.

“Karena kebijakan lockdown itu merupakan kebijakan pusat berkaitan dengan bencana nasional,” katanya.

Kang DS mengatakan, jika kebijakan lockdown ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, semua masyarakat harus diam di rumah dan tidak melakukan aktivitas selama lockdown itu diberlakukan oleh pemerintah pusat. Tentunya ada skala prioritas orang harus keluar rumah di saat lockdown itu diberkakukan. Misalnya yang hendak belanja sembako maupun kebutuhan lain yang sifatnya urgen.

“Terkait dengan pelaksanaan lockdown itu, pemerintah mewacanakan menganggarkan untuk setiap kepala keluarga menerima Rp 200.000. Tapi bukan persoalan cukup atau tidak cukup dengan adanya pembagian anggaran tersebut,” kata Kang DS.

Tetapi, imbuh Kang DS, yang harus diwaspadai adalah potensi terjadinya konflik di lapangan saat kebijakan itu dilaksanakan.

“Misalnya, ada warga yang tak kebagian. Soalnya, semua warga baik dari kalangan penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) maupun dari warga mampu secara ekonomi tetap semuanya ada di dalam rumah ketika lockdown ini diberlakukan. Artinya, semua masyarakat tanpa kecuali harus menerima konvensasi tersebut,” katanya.

Ia pun mengatakan jika lockdown ini dilaksanakan harus dibarengi dengan keputusan pemerintah pusat yang akan dijadikan landasan oleh pemerintah di daerah. Apakah nantinya yang akan melaksanakan pembagian anggaran itu dilakukan oleh pemerintah desa, kabupaten, atau provinsi.

“Soalnya dengan adanya kebijakan nasional jika nantinya dilaksanakan, yang namanya APBDes sudah disahkan, APBD kabupaten/kota maupun provinsi sudah dibuat dan disahkan. Kalaupun nanti ada kebijakan untuk perubahan atau pengalihan anggaran berdasarkan kebijakan nasional, harus dibarengi dengan surat keputusan yang nantinya digunakan untuk landasan dalam pemanfaatan anggaran tersebut,” katanya.
@bud

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas