H.M. Dadang Supriatna./visi.news/budimantara

Harapan Kang DS pada Gubernur Terkait Penanganan Covid-19

Visi.news – Wabah penyebaran virus corona (Covid-19) yang sudah berlangsung beberapa pekan ini di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, berdampak serius pada perekonomian dan berbagai bidang lainnya.

Melihat hal itu, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., angkat bicara dan mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk segera mengambil langkah-langkah upaya penanganan dan pencegahan penyebaran penularan virus corona secara efektif dan profesional.

“Saya sempat menyampaikan 10 poin yang harus segera direalisasikan dan dilaksanakan Gubernur Jabar dalam penanganan penyebaran penularan virus corona di Jabar. 10 poin itu disampaikan pada kesempatan rapat koordinasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate Bandung,” kata Kang DS, panggilan akrab H.M. Dadang Supriatna kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (26/3) siang.

Dampak dari wabah Covid-19 ini, Kang DS berharap Pemerintah Provinsi Jabar untuk mempercepat pencairan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk membantu seluruh lembaga penerima yang wajib menyiapkan honor guru dan tenaga kependidikan.

“Kami juga berharap Pemprov Jabar untuk memberikan insentif bagi sekolah swasta agar bisa mem-backup operasional belajar di rumah, mulai kebutuhan untuk pulsa, tunjangan piket dan lain-lain sebesar Rp 10 juta/sekolah/bulan,” jelas Kang DS.

Ia pun mengungkapkan poin lainnya, yaitu agar pencairan gaji ke-13 dipercepat, yaitu pertengahan April 2020 ini. Dengan adanya percepatan pencarian gaji itu, katanya, agar bisa dipergunakan untuk persiapan keuangan bulan suci Ramadan.

“Dengan adanya percepatan pencairan gaji itu, program pencegahan mudik (jika jadi) bisa lebih efektif,” ucapnya.

Lebih lanjut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, jika lockdown dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah pusat, pemerintah harus memperhatikan kesiapan makan dan minum masyarakat di rumahnya masing masing.

“Makanya harus ada bantuan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, pemerintah juga harus mempersiapkan ruangan isolasi dengan diperhitungkan jumlah penduduk Jabar yang cukup banyak dan lokasinya agar terjangkau oleh masyarakat.

“Rapid test virus corona secara kolektif yang akan dilaksanakan di Si Jalak Harupat tidak akan efektif karena akan berisiko sebab masyarakat berkumpul. Konkretnya harus langsung ke sasaran dengan menggunakan petugas yang ada di lapangan berdasarkan daerah masing-masing dan dilengkapi alat pelindung diri (APD),” ungkapnya.

Kang DS menuturkan lebih lanjut, pemerintah harus melakukan pergeseran belanja pegawai dan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Yang harus diperhatikan pula oleh Pemprov Jabar untuk menghilangkan hibah-hibah yang belum urgen, penyertaan modal dan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang belum jelas,” ucapnya.

Ia juga berharap agar ada reward/penghargaan berupa tambahan penghasilan bagi para pegawai dan honorer yang wajib hadir di lapangan, seperti seluruh jajaran kesehatan, Satpol PP, kepala sekolah dan guru piket, penyuluh pertanian, pengawas tenaga kerja, tenaga outsourching keamanan, driver, kebersihan, dan lain-lain.

“Suplai APD ke rumah sakit dan puskesmas se- Jabar harus segera direalisasikan,” pungkasnya. @bud

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas