Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung H. Dagus./visi.news/ist VISI.NEWS – Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung H. Dagus mengungkapkan, pihaknya betul-betul mengedepankan azas keadilan terhadap semua Bakal Calon (Balon) Bupati Bandung.
“Insya Allah kami bekerja adil untuk semua balon bupati, makanya dalam waktu dekat ini sebenarnya kami ada rencana untuk mengundang semua kandidat kalau ada keluhan-keluhan bisa disampaikan, ” ujar Dagus disela-sela acara deklarasi dukungan Struktur Partai Golkar Kabupaten Bandung di Gedung DPD Partai Golkar, di Soreang, Selasa (2/6/2020).
Menyangkut adanya salah satu balon bupati yang sudah memasang spanduk dan baner “Calon Bupati Bandung” Dagus sangat mengecam itu.
“Wah ada spanduk Bu Nia yang calon, Balon ah. Oh ada di baliho, oh kami belum dapet, sebaiknya kan semua masih balon, maka kami mau mengundang ke delapan balon ini, kami sebagai Ketua Bapilu keberatan, tiba-tiba ada yang menyeleneh memasang baliho calon, calon dari mana ini yah?,” ungkap Dagus,
Kalau ada, katanya, nanti pihaknya minta untuk bukti dan bisa mengundang semua. “Kan kita harus beretika, dan masyarakat Kabupaten Bandung tahu kalau Partai Golkar ini belum ada rekomendasi dari DPP. Kan belum ada, sebelum ke mereka pasti ke DPD sebagai induk organisasinya, Dan, DPD Partai Golkar Kab. Bandung akan menyerahkan ke Bapilu,” ujarnya.
“Tidak boleh itu, kita harus sama-sama dewasa, kader-kader terbaik, janganlah menabrak-nabrak aturan, kalau balon, balon ajalah dulu jangan menabrak-nabrak aturan, agar tidak tersesat. Soalnya kalau sekarang ada yang memasang baliho calon, seolah-olah itu yang sudah mendapat rekomendasi, darimana nanti berangkatnya, dari partai mana?”.
Usulan Ketum DPD Partai Golkar Mundur
Dagus menjamin pihaknya fair terhadap semua balon, oleh karena itu ia mengatakan sangat mengapresiasi jika memang ada usulan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung mundur dulu karena istrinya ikut menjadi balon bupati.
“Namun menurut hemat kami, Ketua DPD itu sangat tidak berperan untuk mengeluarkan SK Calon Bupati Bandung. Karena begini, kami hanya mengumpulkan dan menjaring, mengumpulkan calon, menerima pendaftar untuk Bupati Bandung melalui Partai Golkar, disitu kami kumpulkan semua persyaratannya untuk sesuai dengan juklak dan juknis dari DPP. Lalu kami menyerahkan ke DPP pun melalui DPD Partai Golkar Provinsi.
“Seorang ketua partai dan istrinya mencalonkan, tidak serta merta, tetap harus mengikuti prosedur dan di sini kan tidak dikebiri, semua calon disilahkan untuk membuat APK yang bagus, dan itu pun Ketua DPD melindungi APK selama tidak menabrak aturan-aturan yang berlaku. Karena itu di Partai Golkar sendiri tidak masalah kalau isteri Ketua DPD mencalonkan diri, kan nanti survei yang menentukan, kalau surveinya dikalahkan oleh yang lain, apa kita bisa protes, kan tidak karena keputusannya ada di DPP.
“Dan DPP punya survei tersendiri, dan surveinya masih belum dilakukan karena ada pandemi Covid-19. Yang jelas semua bakal calon mendapatkan kans yang sama dan kita tinggal menunggu SK DPP tersebut, kepada yang mendapatkan SK Rekomendasi kita tinggal memikirkan sama-sama siapa nanti yang akan dipasangkan sebagai wakilnya,” ujarnya panjang lebar.
Untuk selanjutnya, kata Dagus, pihak calon sendiri nantinya yang mengatur manajemen dan pembiayaan dan pihaknya tinggal mendorong si calon dan tim pemenangannya untuk mengorganisasi kelengkapan persyaratan sesuai yang diminta KPU. “Kan si calonnya sendiri nanti yang mengurus. Berkeadilan lah kita,” tandasnya.
Jadi, kata Dagus lagi, pihaknya berharap kepada semua kandidat dari Partai Golkar kalau belum ada rekomendasi dari pusat, sesuai aturan KPU, karena statusnya masih balon, jangan menyebutkan ‘calon’.
Deklarasi dukungan
Dalam kesempatan tersebut, sebagai Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Dagus menerima dukungan dari struktur dan 30 PK Partai Golkar untuk mendukung Hj. Kurnia Agustina Dadang Naser untuk jadi Calon Bupati Bandung. Bentuk dukungan tetulis diatas kertas bermateriai. “Dukungan untuk Ibu Nia juga dari pendiri partai, Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, Al Hidayah, AWK, Ormas AMS, PP, AMPI, dan Forum Budaya Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Dari delapan bakal calon yang sedang berproses di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, kata Dagus, baru satu calon yang mendapat dukungan penuh dari struktur partai, ormas dan dari forum budaya, serta dari organisasi profesi. “Juga ada mungkin dukungan dari individu-individu yang langsung ke calonnya, dari rekan-rekan pengusaha, dari organisasi profesi,” ujarnya.
Ditanya mengenai kemungkinan kandidat Partai Golkar direkrut partai lain yang mengalami ‘defisit’ figur kandidat, kata Dagus, hal itu sudah ada aturannya. “Kan sudah ada Juklak No.3/2020 Partai Golkar dimana semua calon harus menandatangani fakta integritas, yah kami sebagai penggerak partai mengikuti saja juklak. Jadi mereka sudah tahu segalanya, ketika mendaftar semua calon itu kan menandatangani fakta integritas,” pungkasnya.@mpa/asa
