VISI.NEWS — Mengedepankan masalah banjir, infrastruktur, dan Smart City sebagai 99 hari kerja ngebut, dikatakan Nonoman Sunda Jabar, Asep B. Kurnia (Aa Maung), itu sebenarnya bersifat relatif dan bisa dilakukan kapan saja. Dan minta agar sektor pendidikan jadi prioritas.
Aa Maung menyayangkan, kenapa Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna (Kang DS), pada pembahasan program kerja tersebut, masalah pendidikan tidak dimunculkan kepermukaan. Padahal masalah pendidikan itu lebih penting demi kemajuan bagi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Saya sangat menyayangkan hal itu, karena prioritas Kang Ds untuk sektor pendidikan tidak menjadi hal yang termasuk didalamnya,” katanya melalui telepon, Kamis (29/4/2021).
Dia mengingatkan kepada Kang DS, bahwa di bulan Juni nanti, akan ada perhelatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang remcananya pada pelaksanaannya akan dilakukan secara Pertemuan Tatap Muka (PTM).
Untuk itu dia mengharapkan di masa pandemi ini, Kang DS harus memberikan prioritas utama pada sektor pendidikan. Sebab ada beberapa point penting di bidang tersebut. Mengingat penyelenggaraan kegiatan sekolah u tuk tongkat SD dan SMP merupakan kewenangan Kepala Daera masing-masing.
“Karena pendidikan ‘Teu eleh penting jeung memang penting,’ yang mempunyai peran untuk mencerdaskan bangsa,” tutur asep.
Pemerintah daerah diminta Aa Maung, harus memikirkan secara serius terutama untuk kegiatan PTM ini dari mulai kesiapan sekolah, gugus tugas covid, dan perangkat atau peralatan yang diperlukan.
Bulan Juni-Juli adalah masanya kegiatan Penerimaan Siswa Baru, lanjut dia, ini harus menjadi salah satu juga fokus utama Pemerintah terutama untuk menekan penyebaran Covid-19. Karena ini adalah menyangkut hajat orang banyak serta kepentingan Masyarakat luas.
Belum lagi tenaga Honorer yang mengeluh dengan kesejahteraan yang masih minim saat ini, ungkap dia, minimal dengan meng SK kan Putusan Bupati yang selama ini baru sebagian dilakukan oleh Bupati terdahulu yang belum tuntas. Agar semua bisa mendapatkan sertifikasi dari Pemerintah pusat dimana salah satu saratnya adalah mempunyai SK Bupati
“Jadi saran saya, sektor pendidikan harus menjadi salah satu fokus prioritas, mengingat di agenda 100 hari kerja ada fase penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. @qia.
