Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily pada acara Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pelatihan Kemandirian Pesantren yang digelar Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, (30/11/2022) di D Prima Hotel Tangerang./visi.news/ist. VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendukung penuh program kemandirian pesantren yang menjadi salah satu program utama Kementerian Agama. Menurut Ace, program tersebut sejalan dengan visi awal berdirinya pesantren. Hal tersebut dikemukakan pada acara Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pelatihan Kemandirian Pesantren yang digelar Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, (30/11/2022) di D Prima Hotel Tangerang.
“Ini adalah program yang sangat tepat. Karena tujuan utama berdirinya pesantren sejak awal kelahirannya merupakan lembaga yang memiliki kemandirian dalam membangun institusi pendidikan maupun dakwahnya”, kata Ace.
“Dengan adanya program kemandirian ini akan mendorong para santri untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Menurut saya penting dimiliki para santri agar mereka nanti setelah lulus menjadi alumni pesantren mampu membangun kemandirian ekonominya”, sambungnya.
“Kemandirian pesantren ini bagian dari proses agar santri memiliki daya tahan di dalam menghadapi kehidupan”, lanjut Alumni Pesantren Cipasung itu.
Sebagai Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Ace juga menegaskan dukungannya terhadap pesantren untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Ia menyontohkan salah satu pesantren yang sudah cukup dikenal sebagai pesantren yang mengembangkan hasil perkebunan dan pertanian, yaitu Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey Bandung.
“Saya sendiri yang Daerah Pemilihannya di Bandung dan Bandung Barat, selalu mendorong dan memberikan support sepenuhnya bagi pesantren untuk bisa mandiri secara ekonomi. Di Dapil saya misalnya ada Pesantren al-Ittifaq Ciwidey selalu menjadi role model bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Menjadi supplier sayuran di Bandung”, kata Ace.
Saat menyinggung tentang adanya UU Pesantren, Ace Hasan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena telah membuat Peraturan Daerah sebagai turunan UU Pesantren.
“Pemprov Jabar sudah memiliki Perda khusus tentang pemberdayaan pesantren. Dan yang menjadi hukumnya adalah UU Pesantren ini. Saya berharap di daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama”, ujar Ace. @mpa
