Ace Hasan: Hak Angket DPR Ingkari Produk DPR

Editor Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa Partai Golkar menolak penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki hasil Pemilu 2024 karena tidak relevan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mekanisme penyelesaian atas perselisihan hasil Pemilu sudah diatur melalui UU Pemilu untuk diselesaikan melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

            “Jadi kalau hasil pemilu ini akan diselidiki melalui hak angket DPR, menurut saya tidak pas sebab berdasarkan Undang-undang Pemilu yang disepakati oleh semua fraksi di DPR, mekanismenya ya melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi bukan melalui angket. Kan aneh kalau DPR tidak percaya dengan produk undang-undangnya sendiri,” ujar Ace saat dicegat wartawan di DPR, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024.

            Menurut Ace yang juga Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur semua mekanisme penyelesaian atas perselisihan hasil pemilu, baik antar-calon, antar partai, dan juga dengan penyelenggara pemilu. Untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

             “Artinya mekanisme penyelesaian atas perselisihan atau pelanggaran pemilu ini sudah ada dan sudah diputuskan dalam undang-undang pemilu yang dibuat oleh DPR sendiri, maka menjadi aneh kalau DPR akhirnya mengingkari mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang dibuatnya sendiri dan memilih menggunakan mekanisme yang lain,” kata Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

            Ditanya apakah pendukung penggunaan hak angket DPR ini jumlahnya lebih banyak dibanding dengan menolak, Ace yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini yakin bahwa mayoritas anggota Dewan akan berpikir rasional untuk menyelesaikan perselisihan pemilu melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian penyelesaian perselisihan pemilu akan diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :  Persiapan Olimpiade 2032, Kemenpora Wacanakan Bangun Training Camp

            Ace yang merupakan Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini percaya bahwa secara umum Pemilu 2024 sudah berjalan dengan aman dan lancar serta tidak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Kalaupun ada kecurangan, sebagaimana diduga oleh Bawaslu, sifatnya sporadis dan terbatas dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon. @mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Persib Menang 3-0 Atas PSIS, Pelatih Bojan Hodak Kritik Keputusan Komdis PSSI

Rab Feb 28 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Persib Bandung meraih kemenangan telak 3-0 atas PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2023/2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (27/2/2024) malam. Namun, kemenangan tersebut ternoda oleh keputusan mendadak Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang melarang bek Nick Kuipers bermain hanya beberapa jam sebelum pertandingan. Pelatih […]