Ace Hasan: Umat Islam Indonesia Patut Bersyukur, Arab Saudi Membuka Pintu untuk Jemaah Indonesia

Editor Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily pada acara Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji dengan tema Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji di era Pandemi Covid-19 di Mason Pine Hote, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis ( 28/10/21). /visi.news/alfa fadillah
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | PADALARANG – Wakil Ketua Komisi VIII DPR – RI Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si., mengatakan, umat Islam Indonesia patut bersyukur karena negara kita sudah diperbolehkan mengirimkan jemaahnya untuk berangkat umroh setelah hampir dua tahun ini dihentikan akibat pandemi Covid-19.

“Alhamdulilah, Pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu dan negara Indonesia sekarang bisa memberangkatkan jemaahnya untuk umrah, sedangkan mengenai teknisnya Kementerian Agama dengan pihak Arab Saudi masih sedang membicarakannya, ” ungkapnya pada acara Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji dengan tema Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji di era Pandemi Covid-19 di Mason Pine Hote, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis ( 28/10/21).

Demikian juga mengenai pelaksanaan ibadah haji, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 2 Kab. Bandung dan KBB ini berharap bisa segera dilaksanakan. “Melihat perkembangan yang baik ini, mudah-mudahan kita juga bisa segera melaksanakan lagi pengiriman jemaah haji ke tanah suci, mengingat waiting list-nya yang terus bertambah,” imbuhnya.

Ace Hasan menjelaskan untuk waiting list calon jemaah haji lanjut usia (Lansia) saja yang berusia 60-70 tahun sudah sebanyak 832.608 orang, usia 71-80 tahun sebanyak 175.516 orang, usia 81-90 tahun 26.697 orang, usia 91-100 tahun 2.565 orang, dan usia 100 tahun ke atas sebanyak 34 orang.

Dana haji

Dalam bagian lain keterangannya, Ace Hasan Syadzily mengatakan, dengan tertundanya keberangkatan calon yang akan melakukan ibadah haji di Indonesia, maka dana haji yang terkumpul di  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga semakin meningkat. Meski demikian, Ace Hasan memastikan bahwa uang yang tersimpan di BPKH itu posisinya aman karena dikelola secara profesional dan proporsional.

Baca Juga :  Dikeluhkan Pengguna Jalan, Pasar Tumpah Baleendah Tetap Buka di Masa Pandemi Covid-19 

“Apakah dana haji aman meski keberangkatan haji ditunda akibat pandemi? Alhamdulillah, dana haji aman, ” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pencapaian kinerja BPKH pada tahun 2021 per tanggal 31 Juli mencapai Rp. 153.10 triliun. Semua uang yang terkumpul itu disetor ke bank syariah, dan sebagian diinvestasikan ke sektor yang terjamin tingkat keamanannya, seperti proyek milik pemerintah dan lain-lain.

Dengan diinvestasikan ke sektor yang aman dan memberikan profit yang terjamin, Ace Hasan mengatakan, pelaksanaan ibadah haji Indonesia lebih terjamin, karena pada dasarnya Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dikenakan oleh pemerintah lebih rendah dari yang seharusnya dibayar oleh calon jemaah haji.

Ia pun menuturkan perbandingan BPIH tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 biaya sebenarnya untuk ibadah haji Rp. 66.254.923, setelah disubsidi oleh pemerintah BPIH yang harus dibayar oleh calon jemaah haji sebesar Rp. 35.235.602. “Artinya, nilai manfaat yang diperoleh oleh jemaah haji dari dana haji yang diinvestasikan itu sebesar Rp. 31.019.321/calon jemaah haji. Atau biasa dikenal, dana yang disubsidi oleh pemerintah untuk setiap calon jemaah haji sebesar itu, ” tandasnya.

Demikian pula pada tahun 2019, Ace Hasan mengatakan, biaya perjalanan ibadah haji setelah menghitung semua komponen yang diperlukan, angkanya mencapai  Rp. 70.142.789,- per satu orang calon jemaah haji. Akan tetapi, pemerintah melalui Kementrian Agama menetapkan BPIH tahun 2019 itu hanya Rp.35.235.602.- karena nilai manfaat yang bisa dinikmati oleh setiap calon jemaah haji pada tahun itu sebesar Rp. 34.907.187,-/calon jemaah haji. Demikian pula pada tahun 2020 dari biaya rilnya sebesar Rp. 69.174.168,- calon jemaah haji hanya membayar BPIH sebesar Rp. Rp. 35.235.602,-, artinya menikmati nilai manfaat sebesar Rp. 33.938.566,-/calon jemaah haji.

Baca Juga :  MAUNG BANDUNG: Imbang Uji Coba Lawan Persikabo, Robert Ambil Sisi Positifnya

Makin membaik

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Yuslam Fauzi mengatakan, dari laporan keuangan BPKH yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut turut (2018-2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan baik dan akuntabel, dan pelaksanaan ibadah hajinya sendiri semakin membaik.

“BPKH sesungguhnya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH,” katanya.

Tujuan dari BPKH sendiri, kata Yuslam, ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

“Namun memang perlu ada kajian kembali atau amandemen atas peraturan perundangan yang ada untuk mengusulkan rumusan peraturan perundangan yang lebih jelas mengenai peran BPKH sehingga tujuan tersebut diatas dapat tercapai dengan baik,” pungkasnya. @alfa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Pemprov Jabar dan Lima Pemkab agar Fokus Terhadap Kemiskinan Ekstrem 2021

Kam Okt 28 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar, Haji Kusnadi meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar beserta lima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu dan Karawang, agar pokus terhadap penanganan kemiskinan ekstrem 2021. Menurutnya, jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten ini mencapai 460.327 jiwa dengan […]