VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Ade Ginanjar, memberikan perhatian serius terhadap rendahnya realisasi beberapa program prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Meski begitu, Ade memberikan apresiasi terkait capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang telah mencapai 77,65 persen dari pagu efektif, Ade menilai terdapat sektor-sektor mendesak yang progresnya masih sangat rendah.
Ade mengungkapkan bahwa hingga bulan ini, realisasi program sanitasi baru mencapai 17 persen, sementara program penanganan kawasan kumuh baru berada di angka 15 persen.
Menurutnya, capaian tersebut memprihatinkan mengingat kedua program tersebut memiliki urgensi tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Apakah program tersebut ditetapkan di akhir tahun atau disebabkan oleh faktor teknis lainnya? Mohon dijelaskan penyebab dan bagaimana langkah strategi serta mitigasi risiko untuk menyelesaikan program ini sesuai target,” kata Ade dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP, Rabu (19/11/2025).
Selain membahas capaian tahun 2025, Ade juga menyampaikan kondisi wilayah dapilnya, yakni Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Ia menyoroti rendahnya persentase masyarakat yang tinggal di rumah layak huni di kedua daerah tersebut.
Data menunjukkan hanya 34,61 persen warga Garut dan 37,62 persen warga Tasikmalaya yang menempati rumah layak huni.
Legislator Partai Golkar tersebut kemudian menanyakan apakah pada tahun 2026 Kementerian PKP memiliki program tambahan selain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan persentase rumah layak huni di kedua kabupaten tersebut.
“Harapan saya Kementerian PKP dapat memberikan perhatian lebih dan merancang intervensi yang lebih komprehensif,” katanya.
Ade menyatakan hal tersebut penting untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat di Garut dan Tasikmalaya.
Dengan sorotan tersebut, Komisi V meminta Kementerian PKP memperkuat strategi serta mempercepat realisasi program yang masih tertinggal agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.
“Saya harap ini bisa menjadi perhatian dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP,” tutupnya. @givary
