VISI.NEWS | KAB. BANDUNG BARAT – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan atau akrab sapaan Kang Aher, menjadi narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kegiatan ini diselenggarakan di kantor DPD PKS Kabupaten Bandung Barat dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh lokal, serta kader partai, Senin (15/9/2025).
Dalam pemaparannya, Aher menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Ia menyampaikan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga oleh partisipasi warga yang sadar dan bertanggung jawab.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi benteng utama dalam menjaga integritas pemilu. Jika masyarakat peduli dan ikut mengawasi, insyaallah akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan amanah,” ungkapnya.
Aher juga menyinggung soal problematika validitas data pemilih, khususnya terkait dengan belum terdatanya akta kematian. Menurutnya, banyak nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang semestinya sudah dihapus, namun karena tidak adanya dokumen resmi seperti akta kematian, data tersebut masih tercatat.
“Ini masalah yang rumit. KPU tidak bisa menghapus data tanpa akta kematian, padahal itu sangat penting, sebagaimana pentingnya akta kelahiran. Kita khawatir jika data yang tidak valid ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia menambahkan, verifikasi data pemilih menjadi krusial menjelang pemilu, untuk menghindari potensi penyalahgunaan suara oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat dan tokoh-tokoh lokal agar menjadi pelaku utama pengawasan di lapangan.
Aher juga menyoroti fenomena ‘penyakit demokrasi’, di mana hasil pemilu seringkali hanya ditentukan oleh suara terbanyak, tanpa mempertimbangkan kualitas calon. Ia mengutip pandangan para ahli di Amerika Serikat bahwa dalam sistem demokrasi modern, belum tentu yang terpilih adalah yang terbaik.
Selain itu, ia mengingatkan akan tantangan besar lainnya dalam pemilu, seperti praktik politik uang, manipulasi suara, dan lemahnya pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurutnya, pengawasan partisipatif masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, bahkan sejak sebelum hari pemungutan suara.
“Pemilu harus transparan, jujur, dan adil. Bawaslu juga harus merasa nyaman dalam bekerja karena sering terjadi ketidaktepatan atau kesalahan teknis di lapangan. Di sinilah peran masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa dasar hukum terkait pengawasan partisipatif sudah diatur dalam undang-undang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terlibat langsung, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang siap melaporkan pelanggaran dan menolak praktik-praktik curang seperti politik uang.
“Politik uang harus ditolak. Kita harus mengedukasi masyarakat, betapa besar dampaknya bagi masa depan bangsa. Sebesar apa pun uangnya, kalau masyarakat sadar, insyaallah bisa menolak,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Aher juga mendorong agar DPR RI dapat berperan lebih besar dalam memastikan data kependudukan yang akurat, termasuk memfasilitasi pentingnya akta kelahiran dan akta kematian.
“Data yang akurat adalah kunci pemilu yang bersih. DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia dan terverifikasi dengan baik bersama Bawaslu dan KPU,” pungkasnya.
Acara ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal, dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengawasan pemilu, demi terciptanya proses pemilihan yang lebih transparan dan berintegritas. @ihda
