VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menyampaikan kritik tajam terkait dampak ekologis aktivitas pertambangan Freeport.
Ia menilai manfaat ekonomi yang besar tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan.
Menurut Labib, Freeport perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasionalnya. Ia menekankan bahwa harmoni dengan alam adalah hal yang dipertaruhkan.
“Saya kira Freeport perlu hitung ulang antara keuntungan mengejar kemajuan materialisme sekarang dengan kerusakan ekologis yang nanti diwariskan,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Freeport Indonesia, Senin (24/11/2025).
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyinggung bahwa kontribusi Freeport terhadap PDB dan PDRB memang signifikan bahkan PDRB daerah terdampak disebut mencapai 91 persen. Namun, ia menilai kerusakan ekologis yang terjadi nyaris tidak bisa dipulihkan.
Selain itu, ia menilai Freeport masih kurang inklusif dalam melibatkan masyarakat lokal.
“Banyak program investasi sosial sudah dilakukan, tapi saya menganggap itu belum cukup,” kata Labib.
Ia meminta agar Freeport mengoptimalkan masa IUPK yang berlaku hingga 2041 dan kemungkinan perpanjangan sampai 2061 untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam rapat tersebut, Labib juga menyoroti insiden kecelakaan tambang yang mengakibatkan tujuh pekerja meninggal dunia. Ia menilai meskipun mitigasi sudah dilakukan, kecelakaan tetap bisa terjadi jika pengelolaan alam tidak dilakukan secara bijak.
“Alam selalu punya cara memberi peringatan kepada kita, apalagi jika dikelola dengan angkuh dan pongah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang, termasuk kuatnya indikasi praktik oligarki. Masyarakat, menurutnya, hanya menerima “permen-permen” sementara pengelolaan tetap didominasi pihak tertentu.
Labib juga meminta penjelasan terkait nasib kawasan tambang yang telah berubah menjadi kawah besar. Ia mempertanyakan apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang jika lahan-lahan tersebut tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Selain itu, ia menyoroti limbah berbahaya seperti arsenik serta berbagai jenis buangan lain yang berpotensi merusak lingkungan dalam jangka panjang.
Terkait pembangunan smelter dengan nilai investasi hampir Rp50 triliun, Labib menyoroti operasional yang tidak stabil. Smelter sempat beroperasi pada Juni 2024, namun kemudian berhenti akibat kecelakaan dan kebakaran pada 2025. Ketika kembali beroperasi pada Mei–Juni, fasilitas tersebut sempat kembali mengalami pemberhentian pada September.
“Ini akhirnya menjadi pertanyaan, dan ini yang didapat masyarakat,” tegas Labib.
Menutup pernyataannya, Labib meminta Freeport menyampaikan penjelasan rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai strategi mengurangi dampak lingkungan sekaligus menjaga harmoni dengan alam. Ia menegaskan bahwa eksplorasi sumber daya alam hari ini tidak boleh menjadi bencana bagi generasi mendatang. @desi
