VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota DPR RI, Ahmad Labib meminta kepada pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang abai terhadap kebutuhan gizi.

Langkah ini merespon banyaknya SPPG yang membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) asal-asalan. Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana banyak terkait dengan program tersebut.

Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul di lapangan, seperti distribusi dan kualitas gizi, lebih bersifat teknis dan perlu segera dibenahi oleh pelaksana program, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).

“Memang ada carut-marut dalam pendistribusian dan kualitas gizi. Ini aspek teknis yang perlu perbaikan. Kita perlu memberi waktu kepada BGN untuk berbenah,” kata Labib melalui keterangan yang diterima, Senin (2/3/2026).

Lebih lanjut, Labib menjelaskan, rekomendasi juga sudah disampaikan, termasuk oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Golkar, Yahya Zaini, agar pihak yang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, diberikan sanksi atau punishment.

Labib menjelaskan, Presiden dan DPR sudah menyepakati program ini secara bulat, karena tidak hanya untuk memperbaiki gizi, tetapi juga sebagai instrumen membangun ekonomi kerakyatan.

“Dari aspek kebijakan dan regulasi, program MBG telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan legislatif. Dan kita ingin ada kehati-hatian, karena ini menyangkut trust publik dan keselamatan masyarakat. Pengawasan harus dilakukan bersama, dan pemerintah juga terbuka terhadap masukan,” pungkasnya. @givary