VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan yang dinilai masih jauh dari memadai, terutama terkait minimnya jalan tol dan tingginya tingkat kemacetan.
Dalam keterangan tertulisnya, ia menyebutkan bahwa total panjang jalan tol di Sulawesi Selatan hanya sekitar 25 kilometer, atau bahkan tidak mencapai 1 persen dari total jalan tol di Indonesia. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap kemacetan yang kerap terjadi, bahkan di luar periode mudik Lebaran.
“Tidak hanya saat Lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ujar Politisi yang akrab disapa AIA tersebut, Selasa (14/4/2026).
Ia juga menyoroti kondisi ruas jalan utama Makassar–Parepare yang menjadi jalur vital penghubung antar wilayah di Pulau Sulawesi. Menurutnya, jalan tersebut sudah hampir 24 tahun tidak mengalami peningkatan signifikan.
Selama ini, perbaikan yang dilakukan hanya sebatas preservasi atau pemeliharaan rutin tanpa adanya rekonstruksi menyeluruh. Bahkan, anggaran yang sempat dialokasikan pada tahun sebelumnya disebut tidak terserap sehingga proyek peningkatan jalan tidak terlaksana.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya untuk peningkatan kualitas jalan utama di Sulawesi Selatan. Menurutnya, preservasi saja tidak lagi cukup untuk mengatasi beban lalu lintas yang terus meningkat.
“Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya fasilitas rest area di jalan tol. Ia mengusulkan agar pemerintah membuka peluang investasi lebih luas kepada pihak swasta, tidak hanya mengandalkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Menurutnya, banyak pihak swasta yang tertarik berinvestasi di rest area, namun terkendala proses perizinan yang panjang dan kompleks.
“Tidak harus BUJT yang membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga turut menyinggung pengelolaan penyeberangan di lintasan Merak–Bakauheni yang dinilai sudah cukup baik. Namun, ia menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas yang lebih fleksibel oleh aparat di lapangan.
Distribusi kendaraan antar pelabuhan, seperti pemisahan jalur untuk truk, bus, mobil, dan sepeda motor, perlu terus dioptimalkan. Ia juga mengusulkan adanya mekanisme pengalihan kendaraan jika terjadi penumpukan di salah satu pelabuhan.
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” pungkasnya. @givary
