AJI Kecam Kajati Lampung yang Memohon Kepada Jurnalis Agar Menarik Pemberitaan Dugaan Korupsi di DPRD

Editor Ilustrasi konferensi pers. /dok/aji.or.id
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | LAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independent Bandar Lampung mengecam keras tindakan yang dilakukan Kejati Lampung soal upaya mengintervensi wartawan.

Setelah ekspos dan rilis secara resmi kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Tanggamus pada Rabu, 12 Juli 2023.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung I Made Agus Putra Adnyana meminta, berita terkait dugaan korupsi ditarik atau tidak diterbitkan.

“Mohon ijin rekan-rekan media atas perintah pimpinan terkait dengan Konferensi Pers tadi siang terkait sekretariat DPRD Tanggamus, jangan dulu dinaikin beritanya dikarenakan terkait dengan kondusivitas daerah. Mohon kesediaan rekan-rekan yang sudah tayang beritanya untuk ditarik kembali, atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. Mohon kerjasamanya ya rekan-rekan media,” kata I Made Agus Putra Adnyana, melalui grup What’s App Media Kejati Lampung, Rabu, 12 Juli 2023, pukul 15.26 WIB.

Selain di WAG, I Made Agus juga mengirimkan pesan pribadi kepada wartawan dengan tulisan yang sama.

Sebelumnya, Kejati Lampung merilis secara resmi kasus dugaan korupsi perjalanan Dinas DPRD Tanggamus dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil audit sementara, dugaan korupsi perjalanan Dinas DPRD Tanggamus itu, merugikan negara senilai Rp. 7,7 miliar dari realisasinya Rp. 12 miliar.

Pihak kejati menjelaskan, penyelidikan telah dilakukan sejak Februari 2023. Dikarenakan Kejati telah menemukan dugaan korupsi dan potensi merugikan negara dari perjalanan dinas 45 orang anggota DPRD Tanggamus, status kasus pun naik ke tahap penyidikan.

Ketua AJI Bandar Lampung Dian Wahyu Kusuma, mengecam segala bentuk penyensoran dan intervensi terhadap kerja jurnalis. Menurutnya, Kebebasan pers dijamin oleh undang-undang.

“Pers harus bebas dari segala bentuk intervensi dan kepentingan apapun. Sebab, pers bekerja untuk kepentingan publik. Jadi, permintaan untuk menarik berita tersebut sama dengan mengebiri hak publik,” ujar Dian Wahyu, Kamis (13/07/2023).

Baca Juga :  Penetapan Iuran BPJS Kesehatan untuk KRIS oleh DJSN Akan Segera Dilakukan: Implementasi Penuh Dijadwalkan Juli 2025

Permintaan take down berita juga dikategorikan sebagai sensor bagi pers. Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diancam pidana 2 tahun atau denda Rp. 500 juta.

Dian mengatakan, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Melalui kebebasan pers, tindakan korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat diungkap dan diperjuangkan.

Sementara itu, konferensi pers dan siaran pers merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan fakta kepada publik.

“Jika terdapat narasumber yang merasa tidak puas dengan suatu berita, mereka memiliki hak untuk memberikan hak jawab atau koreksi kepada media yang telah mempublikasikan berita tersebut,” jelas Dian. @aji/gvr

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Saksikan Liga Futsal Profesional antara Pendekar United vs Giga FC Kota Metro dan Black Steel FC vs Sadakata United di MNCTV

Jum Jul 14 , 2023
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Liga Futsal Profesional 2022/2023 kini telah memasuki pecan ke-18. Seluruh tim bersaing untuk meraih hasil maksimal menduduki papan atas klasemen sementara. MNCTV menayangkan secara langsung dua pertandingan antara Pendekar United vs Giga FC Kota Metro pada Sabtu, 15 Juli 2023, pukul 11.45 WIB dan Black Steel FC […]