Akhir Januari 2022, Pemkab Purwakarta Usulkan Tiga Raperda

Editor Sidang paripurna usulkan tiga Raperda di Gedung DPRD Purwakarta, Senin (24/1/2022). /visi.news/deni rhamdani
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | PURWAKARTA – Jelang akhir bulan pada awal tahun 2022 ini, eksekutif di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta.

Ketiga Raperda yang diusulkan Pemkab Purwakarta itu diantaranya; Raperda tentang Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam paripurna usulan tiga Raperda di Gedung DPRD Purwakarta, Senin (24/1/2022), Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, ketiga Raperda tersebut telah dibuatkan penjelasan dan naskah akademik serta telah dibahas di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Menurut Ambu Anne, berkaitan dengan Raperda tentang Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Kebijakan penggunaan tenaga kerja asing merupakan kerangka ekonomi yang dibangun pemerintah agar dapat meraup manfaat dari kemajuan teknologi dan SDM.

“Salahsatunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mewajibkan kepada tenaga kerja asing agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja lokal,” kata Ambu Anne.

Selain itu, bagi pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk membayar sejumlah dana sebagai kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP – TKA) yang merupakan pendapatan asli daerah berupa retribusi daerah.

Lanjut Ambu Anne, berkaitan dengan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dihadapan para wakil rakyat, ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan hal yang penting dan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang, sehingga melalui pengelolaan tersebut kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien,” kata Ambu Anne.

Baca Juga :  Polisi Mulai Tempel Stiker Rumah Warga Belum Divaksin

Lalu, berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Ambu Anne juga menjelaskan, bahwa ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan dapat melakukan kegiatan dengan tertib, teratur dan tentram serta bebas dari rasa takut dan khawatir akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

“Dalam hal ini, pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh perundang-undangan,” kata Ambu Anne.

Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi peran serta seluruh lapisan masyarakat juga diperlukan untuk menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban tersebut.

Dalam penjelasannya, Bupati Purwakarta juga mengungkapkan, bahwa yang dia paparkan merupakan sekilas gambaran subtansi dari ketiga Raperda yang diusulkan Pemkab Purwakarta.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Neng Supartini dalam keterangannya mengatakan, atas usulan tersebut para wakil rakyat di DPRD Purwakarta akan menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan tiga Raperda tersebut. “Mudah-mudahan ketiga Raperda yang diusulkan tersebut bisa kita bahas secepatnya,” pungkasnya. @der

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Wagub Uu Ruzhanul Ulum Resmikan Masjid SMK Negeri 11 Kota Bekasi

Sel Jan 25 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BEKASI – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Masjid Uwais Al-Qarni di SMK Negeri 11 Kota Bekasi, Senin (24/1/2022). Pak Uu –sapaan Wagub Jabar– menuturkan, keberadaan Masjid di sekolah tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, ia […]