VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pembahasan anggaran tahun 2026 harus dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Hal itu disampaikan Netty dalam acara ‘PKS Legislative Report’ menjelang Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/8/2025).

Legislator asal Jawa Barat VIII tersebut menekankan bahwa isu anggaran tidak bisa dilepaskan dari evaluasi program kesehatan, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“Layanan kesehatan adalah hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pembicaraan terkait JKN maupun KRIS harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Netty.

Ia menambahkan, rencana perbaikan pembiayaan kesehatan harus adil bagi semua pihak.

“Rencana perbaikan pembiayaan kesehatan harus memperhatikan kondisi masyarakat hari ini. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis tetap harus mendapat perlindungan serta kesejahteraan, sementara masyarakat juga merasakan peningkatan kualitas layanan,” ungkapnya.

Netty menegaskan, Fraksi PKS akan mengawal agar alokasi anggaran kesehatan dalam APBN tidak sekadar tercatat di atas kertas, melainkan memberi dampak nyata bagi masyarakat. @givary