VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena menilai pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) atau Pelabuhan Terpadu Maluku menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas wilayah secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kolatlena menanggapi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang menyebut MIP sebagai salah satu proyek prioritas untuk mendorong transformasi ekonomi dan konektivitas di kawasan timur Indonesia.
“Artinya, Maluku Integrated Port yang diusulkan Pak Gubernur di Waisarisa SBB ini sebagai tulang punggung jembatan pemerataan pembangunan Nasional ,” ujar Kolatlena pada Kamis (8/5/2025).
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku itu menjelaskan bahwa sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, Maluku membutuhkan penguatan infrastruktur laut untuk mempercepat distribusi logistik dan mendorong sektor-sektor unggulan seperti perikanan, industri, dan perdagangan.
Ia menambahkan, selama ini Indonesia timur, termasuk Maluku, tertinggal secara historis dalam hal infrastruktur dan akses ekonomi jika dibandingkan dengan wilayah barat seperti Jawa dan Sumatra.
Dengan keberadaan pelabuhan terpadu, lanjut Kolatlena, biaya logistik dapat ditekan dan kesenjangan antarwilayah bisa dikurangi.
“Saya berharap tujuh bulan pemerintahan Bapak Presiden prabowo menjadi momentum untuk melihat kebutuhan pembangunan secara lebih utuh dari Maluku, sebagai bagian penting Indonesia Timur,” ungkap Kolatlena.
Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa diketahui tengah aktif menjajaki kolaborasi dengan pemerintah pusat demi mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayahnya.
Selain MIP yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, proyek-proyek pendukung seperti Coastal Road dan Water Front City Ambon juga menjadi bagian dari visi besar untuk mengubah wajah kawasan pesisir Maluku dan meningkatkan daya saing global.
Dukungan terhadap proyek ini juga ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Lewerissa dan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada April 2025. @givary
