Kepala Departemen IV DPP Demokrat, Amal Alghozali. /visi.news/gustav viktorizal/ist VISI.NEWS | JAKARTA – Kepala Departemen IV DPP Partai Demokrat yang membidangi pangan, Amal Alghozali meminta presiden Jokowi segera mengganti Kepala Badan Pangan Nasional karena tidak memiliki kapasitas dan kebijakannya telah mengacaukan harga gabah dan beras.
Menurtnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adhi telah menandatangani Surat Edaran nomor 60 TS/03/03/K/03/2023 tentang Pencabutan Surat Edaran Badan Pangan Nasional No 47/TS 03/03/K2/02/2023 Tentang Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang baru seminggu berlaku.
“Akibat kebijakan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi itu, harga gabah di tingkat petani drop sampai di bawah biaya produksi,” katanya.
Keputusan Badan Pangan Nasional tentang batas atas harga gabah dan beras itu bahkan sudah dinilai sebagai keputusan malprosedur oleh lembaga Ombudsmen Indonesia,” ujar Amal, dalam keterangan yang diterima VISI.NEWS, Rabu (8/3/2023).
Lebih lanjut dikatakan Amal Alghozali, Badan Pangan Nasional adalah lembaga strategis dan diatur dalam UU no 18 Tahun 2012. Tujuan Badan Pangan Nasional ini dibentuk adalah untuk memperbaiki tata kelola serta menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Tetapi sejak Kepala Badan Pangan di lantik sampai hari ini, arah kebijakan pangan malah tidak menentu. Justru sejak tahun lalu terjadi gejolak pasokan dan harga mulai minyak goreng, gula dan sekarang harga gabah dan beras kacau lagi,” katanya.
Mengingat pentingnya tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, Amal Alghozali meminta kepada presiden agar segera mengevaluasi dan mengganti Arief Prasetyo.
“Badan Pangan Nasional itu lembaga strategis. Tetapi kalau dipimpin oleh orang yang tidak cakap, justru akan mendegradasi lembaga yang dipimpinnya,” tegasnya.
Kasus gejolak pasokan dan harga minyak goreng serta hancurnya harga gabah petani bulan lalu cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi kemampuan Kepala Badan Pangan.
“Sebagai regulator, Badan Pangan tampak sekali kalah wibawa dengan para operator besar. Bahkan ada gejala diatur oleh para operator bisnis pangan swasta,” pungkasnya. @gvr
