Amphuri Minta Pemerintah Aktif Lobi Saudi

Editor :
Ketua Umum Amphuri, Firman M Nur./republika.co.id/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih menunggu kabar Kerajaan Arab Saudi terkait bisa atau tidaknya Indonesia mengirim jemaah haji pada tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur, meminta, pemerintah tidak hanya menunggu, tetapi melakukan lobi yang lebih intens kepada pemerintah Saudi.

“Supaya memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mengirimkan jemaah haji di tahun ini,” kata Firman seperti dilansir Republika, Selasa (4/5/2021).

Firman mengatakan, kalaupun harus menelan pil pahit seperti tahun lalu, sebaiknya pemerintah tidak membatalkan secara keseluruhan. Akan tetapi, memberangkatkan jemaah haji khusus yang dikelola pihak swasta penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

“Karena, pertimbangannya kuota yang diberikan Saudi atau hal lainnya. Apalagi ibadah haji merupakan kebutuhan seorang muslim mampu (istithaah) secara mental dan spiritual wajib menjalankannya,” katanya.

Firman mengatakan, sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar, jangan sampai membiarkan momen haji tahun ini berlalu begitu saja. Setidaknya, harus ada masyarakat muslim Indonesia yang bermunajat di Arafah pada hari Arafah sebagai puncak haji.  

“Memang, pemerintah dalam skenario penyelenggaraan haji telah mengantisipasi kemungkinan terburuk jika hanya mendapatkan kuota lima persen akan tetap komitmen untuk memberangkatkan,” katanya.

“Namun itu berisiko karena waktu terus berjalan, sementara persiapan khususnya vaksinasi jemaah masih jauh dari harapan,” katanya.

Firman mengatakan, dalam skenario haji 2021, berdasarkan ketersediaan waktu batas waktu pengumuman kuota sebesar 5 persen ini, pemerintah menargetkan sampai tanggal 22 April lalu. Artinya, dilihat dari deadline sampai hari ini sudah terlewat.

Jika, pada akhirnya Saudi mengumumkan kuota last minutes, lalu negara tidak mampu memberangkatkan jemaah haji lantaran masalah waktu, maka jangan lantas pemerintah membatalkan keberangkatan.

Baca Juga :  Dari 5OO Ribu KK Warga Miskin Kabupaten Bandung, Hanya¬† Puluhan Ribu yang Kebagian Bantuan Sosial

“Sebaiknya kuota yang diperoleh tersebut berapa pun diserahkan kepada pihak swasta dalam hal ini PIHK,” katanya.

Sebab, haji khusus (PIHK) yang memiliki kuota 8 persen (17.000 kuota dari kuota haji nasional sebagaimana amanat UU 8 tahun 2019). Jemaah haji khusus lebih siap baik dari sisi calon jemaah haji maupun teknisnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

LIGA CHAMPIONS: Manchester City ke Final Perdana Usai Kalahkan PSG

Rab Mei 5 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Manchester City mencapai partai final Liga Champions perdananya setelah mengalahkan Paris Saint-Germain yang kembali harus menuntaskan laga dengan 10 pemain, dengan skor 2-0 dalam leg kedua semifinal di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Selasa waktu setempat (Rabu, 5/5/2021, WIB). Riyad Mahrez yang mencetak satu gol di leg pertama, […]