Amphuri: Pemisahan Rekening Umrah Tak Jadi Beban

Editor Ilustrasi ibadah haji./net.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. PP ini sebagai bentuk upaya pemerintah memperkuat perlindungan calon jemaah, setelah mewajibkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki rekening khusus umrah.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengatakan, sejatinya, peraturan ini tidak jauh berbeda dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Jika sebelumnya data berpusat di Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) maka sekarang berpusat di akun rekening PPIU masing-masing. 

“Sebenarnya ini tidak berbeda jauh dari sistem yang sudah ada sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan pakai siskopatuh, kalau yang sekarang sistem terpadunya memang belum, tapi setiap PPIU punya account sendiri dan boleh lebih dari satu account, yang telah dinyatakan, ditunjuk dan dilaporkan ke Kemanag sebagai account penampungan,” jelasnya, Senin (1/3/2021), seperti dilansir Republika yang menghubunginya. 

“Jadi seluruh pembayaran dari dana jemaah akan masuk ke account-account penampungan tersebut, baru setelahnya dapat digunakan oleh PPIU,” ujarnya menambahkan. 

Perbedaan lain adalah, pada sistem sebelumnya penyelenggara perjalanan umrah tidak diwajibkan melaporkan akun rekeningnya pada Kemenag, namun kini PPIU wajib melakukan pelaporan dan penunjukan akun rekening penampungan dana umrah ke Kemenag.

“Saat penggunaan, dana bisa dipindahkan ke pembukuan account yang lain, yang jelas, ada bukti penerimaan dana dari jemaah semuanya terdata dalam account penampungan tersebut,” sambungnya.

Menurut Firman, ke depannya, jemaah akan diarahkan pada mode pembayaran terintergrasi yang terhubung langsung pada akun-akun rekening penampungan yang sudah ditentukan dan diketahui oleh Kemenag.

“Jadi tidak boleh ada dana-dana jemaah yang masuk accoount selain account penampungan yang ditunjuk,” sambungnya.

Baca Juga :  Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

“Bagi penyelenggara, ini tidak akan menjadi beban khusus, justru pihak administrasi keuangannya dapat menjadi lebih baik untuk dimonitori,” ujarnya menambahkan.

Secara umum, perubahan peraturan ini tidak membebani jemaah, kata Firman. Justru ke depannya, jemaah dapat langsung menerima bukti transaksi setelah melakukan pembayaran ke rekening penampungan. Jadi teknis dalam pembayarannya mirip seperti pembayaran dana haji di BPIH.

“Sistem monitoringnya menjadi lebih baik dan kita harap kondisi ini bisa diterima oleh seluruh penyelenggara dan bisa dijalankan dengan baik karena ini sudah diatur dalam undang-undang,” harapnya.

Dalam penerapannya, Amphuri tidak menemukan gangguan atau masalah berarti, kata dia. Dengan adanya akun penampungan ini, jaminan keberangkatan jemaah dapat lebih terjamin karena setiap PPIU diwajibkan memastikan keberangkatan seluruh jemaah yang telah mendaftar dan membayar ke rekening penampungan, maksimal satu tahun.

“Alhamdulillah dalam tahap pelaksanaannya, PPIU sama sekali tidak terganggu. jaminan keberangkatan jemaah juga menjadi lebih terjamin karena ada kewajiban bagi PPIU untuk memastikan bahwa jemaah tersebut harus sudah diberangkatkan dalam kurun waktu maksimal satu tahun. Jadi ini lebih baik untuk masyarakat dan membuat manajemen keuangan penyelenggara menjadi lebih rapi,” ujarnya. 

“Sedangkan untuk penggunaannya, bagi PPIU, dana bisa digunakan kapan saja untuk kebutuhan jemaah sebagaimana sudah ditentukan bahwa akan ada kepentingan transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya bimbingan dan asuransi,” pungkas Firman.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, Selain itu pembukaan rekening penampungan diberlakukan atas nama penyelenggara ibadah umrah di Bank Penerima Setoran (BPS). Dalam hal ini bank umum Syariah atau unit usaha Syariah yang memiliki kerja sama dengan biro travel umrah.

Baca Juga :  Ridwan Kamil Dukung PPKM Level 3 di Libur Nataru

Dalam aturan itu juga di jelaskan alokasi dana penampungan digunakan untuk pembayaran, BPIU setiap jemaah umrah pada rekening penampungan paling sedikit digunakan untuk pembayaran:

A. Transportasi

B. Akomodasi

C. Konsumsi

D. Bimbingan Ibadah Umroh

E. Kesehatan

F. Perlindungan

G. Administrasi dan Dokumen

Adapun perlindungan yang dimaksud dalam pasal 5 butir F merupakan perlindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan. Dalam bentuk asuransi yang berbasis syariah. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Insentif Ketua RT/RW Naik Jadi Rp 500 Ribu Per Bulan

Sel Mar 2 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS –  Pemerintah Kabupaten Bogor, menambah besaran insentif yang diterima ketua RT dan RW dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan. Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, insentif bagi ketua RT dan RW ini telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 113.712.000.000 untuk 18.952 orang. “Jadi dalam setahun […]