AMSI Dorong Perusahaan Pers Bisa Terverifikasi Dewan Pers

Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOREANG
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendorong perusahaan pers yang jadi anggotanya agar bisa terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal itu untuk membuka jalan negosiasi bisnis antara perusahaan platform digital dengan perusahaan media siber.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyampaikan hal itu dalam diskusi bertema “Publisher Rights dan Keberlangsungan Ekosistem Bisnis Media Siber di Jawa Barat”. Diskusi itu jadi salah satu kegiatan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-3 AMSI Jabar yang diselenggarakan di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (16/5/2024).

Diskusi itu pun menghadirkan narasumber lain, yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar Hilman Hidayat dan pakar jurnalistik Universitas Islam Bandung (Unisba) Septiawan Santana. Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman turut hadir memberikan sambutan.

Wahyu mengatakan, ada dua poin penting dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights oleh Presiden Joko Widodo.

“Satu, pernyataan pemerintah untuk mendukung pers. Ada statement politik dari Presiden, bahwa jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media menjadi perhatian penting dari pemerintah,” kata Wahyu, di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (16/5/2024).

Yang kedua, lanjut dia, perpres tersebut mengatur bahwa perusahaan platform digital bertanggung jawab untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Bukan hanya perusahaan platform digital besar semacam Google, Facebook, TikTok, tapi juga yang kehadirannya signifikan.

“Itu bisa diukur dari traffic, bisa disepakati soal ukuran signifikan ini. Kemudian siapa perusahaan pers yang terdampak? Dalam diskusi terakhir, memang mengarah pada perusahaan pers yang terverifikasi. AMSI akan mendorong lewat aspirasi,” katanya.

Menurut dia, media besar atau kecil, selama sudah terverifikasi di Dewan Pers, bisa diuntungkan dengan adanya Perpres Publisher Rights. Adapun sengketa yang mungkin timbul dari bisnis antara platform digital dengan media akan ditangani oleh Komite Independen.

Baca Juga :  Aa Gym: Jadikan Wabah Covid-19 Sebagai Nikmat

Saptiawan Santana mengatakan, Publisher Rights akan mengembalikan tugas jurnalistik yang selama ini diobok-obok oleh, misalnya, mesin algoritma Google ke perusahaan media. Publisher Rights juga menjadikan awak media bedaulat kembali terhadap dirinya sendiri.

Meski begitu, dia berpendapat, Publisher Rights memerlukan langkah lanjutan guna menjamin bahwa media menginvestasikan dana buat produk jurnalisme berkualitas. Penerbit kecil lokal juga perlu jaminan agar punya tempat bernegosiasi dengan lord digital.

@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Satrya Graha dan Subagja Hamara Terpilih Aklamasi Ketua dan Sekretaris AMSI Jabar 2024-2028

Jum Mei 17 , 2024
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Pasangan pimpinan media di Jawa Barat, Satrya Graha Pemimpin Redaksi Pikiran-Rakyat.com dan Subagja Hamara CEO HarapanRakyat.com, terpilih secara aklamasi menjadi ketua dan sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat untuk masa kerja 2024-2028. Keduanya terpilih dalam forum tertinggi, konferensi wilayah (Konferwil) ke-3 AMSI Jawa […]