VISI.NEWS | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sebuah skema kebijakan ekonomi nasional bertajuk “Paket Stimulus 8+4+5”, yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Skema ini mencakup delapan program akselerasi untuk tahun 2025, empat program lanjutan di tahun 2026, dan lima program unggulan penciptaan lapangan kerja.

1. Strategi Tiga Lapis: 8+4+5

Paket Stimulus 8+4+5 merupakan strategi ekonomi tiga lapis yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi Indonesia secara simultan. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, strategi ini mengintegrasikan program jangka pendek, menengah, dan panjang yang masing-masing fokus pada akselerasi kebijakan, keberlanjutan program, dan penyerapan tenaga kerja.

2. Delapan Program Akselerasi Tahun 2025

Berikut delapan program percepatan yang akan dijalankan pemerintah sepanjang tahun 2025:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
   Ditujukan bagi lulusan maksimal satu tahun terakhir, program ini menargetkan 20 ribu peserta. Pemerintah menyediakan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp198 miliar.
2. Perluasan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
   Jika sebelumnya hanya berlaku untuk sektor padat karya, kini diperluas ke sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe. Sekitar 552 ribu pekerja akan mendapat manfaat dari kebijakan ini.
3. Program Bantuan Pangan
   Pemerintah akan mendistribusikan 10 kilogram beras kepada keluarga penerima manfaat pada Oktober–November 2025. Total anggaran sebesar Rp7 triliun disiapkan untuk program ini, dan akan dievaluasi pada Desember.
4. Diskon Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Informal
   Sekitar 731 ribu pekerja informal seperti ojol, sopir, kurir, dan logistik akan mendapatkan potongan 50% iuran dengan manfaat santunan kematian hingga Rp42 juta dan beasiswa pendidikan anak.
5. Manfaat Layanan Tambahan (MIT) Perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan
   Pemerintah menurunkan bunga kredit perumahan dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%, dengan target pembangunan tiga juta unit rumah.
6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
   Program ini melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk diberdayakan dalam proyek infrastruktur ringan.
7. Deregulasi Implementasi PP28/2025
   Fokus pada penyederhanaan perizinan usaha melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS. Setiap RDTR didukung dana Rp3,5 juta, dengan target 170 kecamatan.
8. Program Perkotaan dan UMKM (Pilot Project DKI Jakarta)
   Meliputi perbaikan kualitas pemukiman, penyediaan tempat pemasaran, serta pengembangan Gig Economy dan UMKM berbasis digital.

3. Empat Program Lanjutan Tahun 2026

Prabowo memastikan kesinambungan sejumlah kebijakan ekonomi yang telah berjalan di periode sebelumnya. Empat program utama yang akan dilanjutkan tahun depan antara lain:

1. Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029
   Pemerintah mengalokasikan Rp2 triliun untuk mendukung pelaku UMKM agar tetap kompetitif.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Sektor Pariwisata
   Kelanjutan insentif pajak untuk pekerja di sektor pariwisata guna menjaga daya beli dan lapangan kerja.
3. PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya
   Bertujuan mempertahankan keberlangsungan sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja.
4. Diskon Iuran JKK dan JKM untuk BPU
   Diperluas ke sektor lain seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga, memperkuat perlindungan sosial kelompok rentan.

4. Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

Lima program unggulan ini dirancang untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis:

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
   Ditargetkan menyerap hingga 1 juta pekerja pada akhir 2025. Program ini membentuk koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
   Melibatkan penanaman ulang 870 ribu hektare lahan dengan komoditas strategis seperti tebu, kopi, kelapa, kakao, mete, dan pala. Target penyerapan tenaga kerja: 1,6 juta orang.
3. Kampung Nelayan Merah Putih
   Target pembangunan 100 desa nelayan tahun ini, dengan proyeksi 8.645 tenaga kerja di tahap awal dan potensi 200 ribu pekerjaan secara nasional dalam jangka panjang.
4. Revitalisasi Tambak Pantura
   Rehabilitasi tambak seluas 200 hektare di pantai utara Jawa, dengan potensi menyerap 168 ribu tenaga kerja.
5. Modernisasi Kapal Nelayan
   Pemerintah akan mendukung pembangunan kapal nelayan modern dari 30 GT hingga 2.000 GT, yang diproyeksikan menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.

5. Tim Akselerasi Program Prioritas

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tanpa hambatan, Presiden Prabowo membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas, dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan. Tim ini memiliki mandat penuh untuk:

• Memonitor pelaksanaan program prioritas
• Menyelesaikan hambatan regulasi atau teknis di lapangan
• Menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah

6. Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, tim ini akan membuka ruang interaksi dengan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam regulasi atau praktik bisnis. “Setiap minggu tim akan membahas pengaduan pelaku usaha dan mencari solusi konkret agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

7. Satu Mesin, Dua Arah Pertumbuhan

Dengan mesin pertumbuhan ekonomi pemerintah melalui belanja fiskal, dan mesin swasta melalui investasi dan usaha produktif, Prabowo berharap sinergi ini menjadi penggerak utama ekonomi nasional dalam lima tahun ke depan. “Pemerintah menyiapkan karpet merah untuk investasi, tapi memastikan rakyat tetap jadi prioritas,” kata Airlangga.

8. Komitmen Terhadap Pemerataan dan Perlindungan Sosial

Melalui Paket Stimulus 8+4+5 ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, melainkan juga soal pemerataan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja, dan perlindungan sosial yang inklusif.

Dengan pendekatan sistematis dan terukur, pemerintahan Prabowo mengusung semangat transformasi ekonomi yang inklusif dan berbasis kesejahteraan rakyat.

@uli