VISI.NEWS — Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, H. Yanto Setianto, menyayangkan dengan penolakan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2020, oleh ketiga Fraksi.
Penolakan itu dikatakan Yanto, dengan alasan ketiga Fraksi, yaitu NasDem, Demokrat, dan PKB tidak hadir. Selanjutnya membuat surat pembatalan atau intinya penolakan terhadap Rapat Paripurna tersebut, karena memang diakuinya kalah voting atau kalah suara.
“Padahal di Kode DPRD Pasal 10 ayat 1, dijelaskan, salah satu kewajiban anggota DPRD itu adalah menghadiri rapat-rapat, demikian juga dengan ayat 2,” katanya usai penolakan Rapat Paripurna Perubahan Anggaran, Senin (7/9/2020).
Dia bersama Fraksi Gerindra berharap ada pembahasan kembali perubahan anggaran agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dimasa Pandemi Covid-19 ini. Apalagi sebelumnya anggaran lalu sudah direfocusing untuk penanganan Covid. Jadi anggaran perubahan ini bisa dilakukan pelayanan secara maksimal.
Mengenai usulan-usulan dari Desa terkait dengan Musrembang kemarin sudah tidak slotnya untuk merealisasikannya karena anggaran APBD murni yang sebelumnya direfocusing. Sementara sekarang terjadi penolakan terhadap perubahan anggaran tahun 2020. Jelas hal ini akan sangat merugikan masyarakat termasuk pimpinan wilayah.
“Terus terang saya merasa prihatin dengan semua itu, entah bagaimana nasib masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan tidak bisa diberikan karena adanya penolakan,” ujarnya.
Padahal dia berharap dari anggaran perubahan itu, kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi di masa pandemi Covid-19 ini. Kenyataannya semua hanya tinggal kenangan saja yang secara logika tidak akan terimplementasikan kepada masyarakat.
Dan masyarakat di tahun ini, lanjutnya, haris rela menerima kenyataan pahit ini. Dari kenyataan itu dia mengemukakan semua harapan dan keinginan untuk memberikan pengawalan dan pelayanan ditahun ini hanya “Tinggal Kenangan.” @qia.
