VISI.NEWS | JAKARTA – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, memaparkan alasan di balik perombakan terbaru jajaran komisaris perusahaan BUMN. Menurut Arya, keterlibatan politik dalam kinerja perusahaan BUMN tidak bisa dihindari karena selalu berkaitan erat dengan pemerintahan.
Arya menjelaskan bahwa BUMN berada di bawah naungan kementerian yang ada di pemerintahan, sehingga keputusan perusahaan-perusahaan plat merah harus sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. “Namanya pemerintah, dia itu punya arah kebijakan. Setelah ganti pemerintahan, kebijakannya pun menyesuaikan arahnya, termasuk BUMN. Maka wajar pemerintah ikut campur dalam urusan BUMN,” ujar Arya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
Sebagai contoh, Arya menyinggung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan kesamaan harga standar bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Keputusan ini, menurut Arya, diambil berdasarkan kebijakan yang melibatkan proses politik. “Makanya kenapa sekarang harga Pertamax baik di Jakarta, Papua atau bahkan di kampung kalian, itu tetap sama. Itu semua kan hasil dari kebijakan,” tutur dia.
Arya menegaskan bahwa keterlibatan politik akan selalu menyertai kinerja BUMN. Dia menjelaskan bahwa setiap keputusan besar dalam perusahaan-perusahaan BUMN akan melibatkan legislatif. “Ketika BUMN mau dimerger, lapor kemana? Ke DPR. Mau bikin holding? Ke DPR juga. Mau IPO atau tambah modal? juga ke DPR. Memangnya perusahaan swasta ada seperti itu? Tidak ada,” ucapnya.
Mengenai keterlibatan DPR, Arya menjelaskan bahwa hal itu merupakan proses politik yang diperlukan untuk mewujudkan keputusan kinerja BUMN sehingga memberikan keuntungan bagi negara. “Jadi jangan proses politik di BUMN itu dianggap negatif. Positif juga itu. Apalagi BUMN setiap tiga bulan selalu laporan kinerja ke DPR. Maka mau tidak mau proses politik itu selalu ada di BUMN,” kata Arya.
Dia menambahkan bahwa keterlibatan politik dalam BUMN telah terbukti sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. “Dan itu sudah dibuktikan sejak zaman pemerintahan Presiden Bung Karno sampai Pak Jokowi. Jadi jangan bilang seolah-olah politik itu barang haram, ini ada dan diperbolehkan,” sambung Arya.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir telah merombak jajaran Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan BUMN. Sejak awal 2024, sudah ada belasan perseroan yang mengalami perubahan kepengurusan. Total BUMN yang mengalami perombakan tercatat sebanyak 17 perusahaan, termasuk PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), MIND ID, PT PGN Tbk (PGAS), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Surveyor Indonesia. Perombakan juga terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Perum Perhutani, PT Hutama Karya (Persero), PT Indofarma Tbk. (INAF), PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Sucofindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
@shintadewip
