Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Diah Nurwitasari. /visi.news/gustav viktor rizal VISI.NEWS | MAJALAYA – Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dijadikan lokasi peresmian program bantuan pasang baru listrik (BPBL) penyalaan pertama di Provinsi Jawa Barat dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (5/12/2022).
Hadir dalam acara tersebut Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang pengawasan Obvitnas Yurod Saleh,
Executive VP Penjualan dan Pelayanan PT.PLN (Persero) Abdul Farid, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Diah Nurwitasari, Forkopimda Kab. Bandung dan Forkopimcam Majalaya serta Kepala Desa Biru dan Padaulun.
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Diah Nurwitasari mengatakan, kegiatan ini merupakan program yang berasal dari Kementerian ESDM yang secara nasional dialokasikan hampir 80.000, dimana Desa Biru, Kecamatan Majalaya sendiri mendapat 155 sambungan listrik gratis dan Kabupaten Bandung sebanyak 2.857 BPBL.
“Hingga saat ini, rasio tingkat elektriktrifikasi Jawa Barat yang belum seratus persen. Kita terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya yang belum teraliri listrik,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari usai Peresmian dan Penyalaan Pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Provinsi Jawa Barat itu.
Kondisi tersebut, kata Diah mendorongnya untuk kemudian bersama Kementerian ESDM dibuat kesepakatan untuk membuat dan melaksanakan program tersebut.
“Semakin banyaknya rumah tangga yang sudah teraliri listrik, akan sangat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Biru, Kecamatan Majalaya ini Alhamdulillah mendapat alokasi sebanyak 155 sambungan listrik melalui program ini,” tandasnya.
Sementara Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang pengawasan Obvitnas Yurod Saleh mengatakan bahwa negara ini sudah 77 tahun merdeka maka dari itu pemerintah menyentuh ke tempat-tempat yang dirasa masih kekurangan penyediaan listrik.
“Alhamdulillah meskipun baru tapi akan tertulis juga 80.000 saudara kita dalam program BPBL ini dan khusus terima kasih kepada Komisi VII yang telah menginisiasi dan menyetujui anggaran. Strategi bermacam-macam kalau tidak turun anggaran menjadi tidak bisa jalan. Jadi itulah pentingnya sinergi PLN punya power punya akses punya manajemen yang bisa menjalankan, Kementerian ESDM mungkin punya program tapi tanpa ketok palu Komisi VII juga enggak bisa jalan sendiri dan tentunya tidak kalah pentingnya pemerintah daerah yang cukup berkontribusi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat selaku institusi yang merencanakan program bantuan ini, memerlukan data-data akurat terkait masyarakat mana saja yang sangat membutuhkan bantuan ini. “Oleh karenanya, dengan ada aspirasi ini kami sangat terbantu, dari tingkat RT, RW, Kades dan Camat untuk memberikan data masyarakat yang seharusnya menerima bantuan program ini. Nanti habis ini, kita akan bawa juga ke DPR untuk mementukan besaran anggaran khususnya di tahun 2023. Program ini diharapkan dapat menyentuh dan mengena kepada masyarakat,” tutur Yurod.@gustav
