VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Athari Gauthi Ardi, menyoroti potensi dampak konflik geopolitik global terhadap pendapatan negara, khususnya dari sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, Rabu (01/04/2026).
Dalam rapat tersebut, Athari mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait kondisi global yang dapat mempengaruhi industri pariwisata nasional. Ia menyebut pemerintah, termasuk Presiden dan Menteri Pariwisata, telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, meski belum dirinci secara menyeluruh.
“Kita sudah membahas bersama dan ada kekhawatiran. Namun, langkah-langkah konkret sudah mulai diperhitungkan oleh Presiden dan Menteri Pariwisata. Kita akan kawal bersama hasilnya,” ujarnya.
Selain isu geopolitik, Athari juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat yang dinilai menjadi hambatan utama bagi sektor pariwisata. Ia mengungkapkan adanya lonjakan harga tiket hingga jutaan rupiah untuk penerbangan domestik.
Menurutnya, mahalnya tiket pesawat tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tetapi juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
“Kenaikan harga ini juga dipengaruhi kondisi global, seperti perang yang menyebabkan harga avtur meningkat. Ini berdampak langsung pada harga tiket pesawat,” jelasnya.
Athari meminta agar Menteri Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menekan harga tiket. Ia menilai, strategi penguatan sektor pariwisata tidak akan efektif jika akses transportasi masih mahal.
Dalam kesempatan tersebut, Athari juga menekankan pentingnya pemerataan destinasi wisata di Indonesia. Ia mengingatkan agar pengembangan pariwisata tidak hanya terfokus pada destinasi populer seperti Bali dan Danau Toba.
“Destinasi wisata harus merata di seluruh daerah, tidak hanya di lokasi tertentu saja,” tegasnya.
Athari turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan sistem pengawasan di sektor pariwisata. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke daerah, termasuk pemerintah desa.
Selain itu, isu keamanan juga menjadi perhatian utama. Athari menilai aspek keamanan di sejumlah destinasi wisata masih perlu ditingkatkan.
“Prosedur keamanan harus jelas dan dijalankan dengan baik. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan,” katanya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Athari berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata nasional di tengah dinamika global. Ia menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan tersebut agar memberikan hasil optimal bagi perekonomian Indonesia. @givary
