Aturan Pesangon Buruh Dirampungkan Sebelum Februari 2021

Kemenaker menargetkan aturan pesangon baru bagi buruh kelar sebelum Februari 2021. Ilustrasi./cnn indonesia/safir makki.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan pembahasan empat aturan turunan UU Cipta Kerja rampung sebelum Februari 2021 mendatang.

Direktur Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Retno Pratiwi menyampaikan tenggat itu sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UU Ciptaker; yakni paling lambat tiga bulan setelah uu tersebut disahkan.

“Kalau tiga bulan dihitung dari November berarti Februari,” tutur Retno, Jumat (13/11/2020), seperti dilansir CNNIndonesia.com yang menghubunginya.

Retno memaparkan keempat aturan turunan yang digodok kementeriannya antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan, RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Tenaga Kerja Asing.

Dari empat RPP tersebut, hanya RPP JKP yang masih dibahas oleh pemerintah. Sementara tiga lainnya dibahas secara tripartit oleh pemerintah, buruh, dan pengusaha.

“JKP masih proses pembahasannya di pemerintah. Kalau yang lainnya sudah dibahas secara tripartit,” ujarnya.

Pemerintah juga masih perlu membahas berapa banyak pekerja yang dapat di-cover dengan JKP di tahun depan mengingat anggaran yang dialokasikan hanya sebesar Rp 6 triliun rupiah.

“Belum (diperkirakan kuotanya). Karena, kan, data dari BPJS Ketenagakerjaan nantinya,” ucap Retno.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law UU Ciptaker pada Senin awal November 2020 dan diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020.

Setelahnya, pemerintah menargetkan 42 peraturan pelaksana selesai dalam tiga bulan.

Itu terdiri dari 37 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (Perpres).

Secara total ada 19 Kementerian yang akan menyusun dan merampungkan 42 peraturan pelaksana tersebut. Selain Kemenaker, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyelesaikan 6 PP dan 1 Perpres; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyelesaikan 1 PP dan 2 Perpres, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelesaikan 1 PP dan 2 Perpes.

Selanjutnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masing-masing diminta menyelesaikan 1 PP.

Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta menyelesaikan 2 PP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 PP, Kementerian Keuangan 4 PP, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas 5 PP. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Liga 1 pada Februari 2021 tanpa Degradasi tapi Bakal Ada Promosi

Sab Nov 14 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan kompetisi Liga 1 Indonesia yang direncanakan lanjut pada Februari 2021 tetap tanpa degradasi, tetapi bakal ada klub promosi dari Liga 2. “(Liga 1 tanpa degradasi) Iya masih, tapi promosi tetap ada dari Liga 2,” ujar Direktur Utama PT LIB Akhmad […]