VISI.NEWS | BANDUNG — Pemerintah Australia bergerak cepat memperketat kebijakan senjata api nasional menyusul tragedi penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, yang mengguncang rasa aman publik. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan rencana peluncuran program pembelian kembali senjata api dari masyarakat sebagai bagian dari respons menyeluruh pemerintah.
“Keselamatan warga Australia adalah prioritas utama kami. Tidak ada ruang bagi senjata api beredar bebas ketika risikonya begitu nyata,” ujar Albanese dalam pernyataannya pada Jumat (19/12/2025).
Penembakan yang terjadi sepekan lalu itu menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari dua lusin lainnya. Aksi brutal tersebut terjadi saat perayaan Hanukkah yang digelar komunitas Yahudi setempat. Aparat keamanan menyebut para pelaku diduga memiliki keterkaitan ideologis dengan kelompok teroris Negara Islam (IS).
Kepolisian Australia mengungkapkan, salah satu pelaku tercatat sebagai pemilik senjata api legal. Enam senjata terdaftar atas namanya ditemukan di lokasi kejadian. Fakta ini memperkuat dorongan pemerintah untuk mengevaluasi ulang sistem perizinan senjata api yang selama ini berlaku.
“Kami tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa senjata legal pun dapat disalahgunakan. Sistemnya harus diperketat,” kata Albanese.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah federal bersama para pemimpin negara bagian dan wilayah telah menyepakati perlunya standar nasional yang lebih ketat. Sejumlah opsi kebijakan tengah dibahas, mulai dari percepatan penerapan registrasi senjata api nasional, pembatasan jumlah senjata yang boleh dimiliki individu, hingga persyaratan kewarganegaraan Australia bagi pemohon izin senjata api.
Pemerintah juga mempertimbangkan pembatasan lanjutan terhadap jenis senjata yang diperbolehkan beredar di kalangan sipil. Untuk merealisasikan skema pembelian kembali tersebut, pemerintah berencana mengajukan pendanaan melalui parlemen dalam waktu dekat.
Langkah ini mengingatkan publik pada kebijakan besar Australia pasca tragedi Port Arthur di Tasmania pada 1996. Kala itu, pemerintah menjalankan program pembelian kembali senjata selama satu tahun yang berujung pada pemusnahan sekitar 650.000 senjata api.
Namun, data terbaru menunjukkan tantangan baru. Lembaga riset The Australia Institute mencatat jumlah senjata api sipil di Australia kini melampaui empat juta unit, meningkat sekitar 25 persen dibandingkan tahun 1996, atau setara satu senjata untuk setiap tujuh warga.
Albanese menegaskan, pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting. “Kami tahu kebijakan ini tidak mudah, tetapi sejarah membuktikan langkah tegas mampu menyelamatkan nyawa,” ujarnya. @kanaya
