(Bagian-2) Parpol, Agen Bursa Kerja?

Editor Djamu Kertabudi, Akademisi./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

Oleh Djamu Kertabudi

OBROLAN warung kopi di ruang publik sudah tampak menggejala, bahkan sudah mendahului putusan pengadilan yang mengadili Aa Umbara (Bupati Bandung Barat). Tema pembicaraan sudah mengarah pada prosesi pengganti Hengky Kurniawan sebagai Wakil Bupati saat beliau ditetapkan sebagai Bupati Bandung Barat definitif.

Yang lebih menarik, muncul rumor di ruang terbatas ada beberapa nama yang sudah mulai di elus-elus, bahkan katanya sudah PDKT kepada pihak Plt. Bupati. Padahal wewenang mengajukan calon wakil bupati ada di pihak koalisi partai pengusung pasangan Aa Umbara-Hengky Kurniawan sebagai Bupati/Wabup Bandung Barat untuk dipilih DPRD KBB. Adapun koalisi parpol pengusung pasangan ini terdiri dari, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN. Bahkan koalisi partai pengusung ini masih adem-adem saja. Hal ini mungkin mempertimbangkan faktor etika. Karena proses peradilan masih berjalan. Bahkan baru dimulai.

Namun, spekulasi publik KBB seperti itu patut dimaklumi, karena mereka sudah ada yang tahu, bahwa prosesi pemilihan calon wakil bupati dibatasi waktu.

Seperti halnya berdasarkan pasal 176 UU No.10 Tahun 2916 menyebutkan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

Selain itu, menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, atau wali kota untuk dipilih dalam rapat oaripurna DPRD.

Makna “melalui” disini bersifat rekomendatif. Artinya kepala daerah meneruskan usulan calon wakil dari parpol atau gabungan parpol pengusung kepada DPRD. Dengan demikian, kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk menolak usulan dari parpol pengusung tersebut. Selain daripada itu, dalam ketentuan ini menyebutkan pula bahwa “Pengisian kekosongan jabatan wakil ini dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan (1,5 tahun), terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut”.

Baca Juga :  TAUSIAH: Kesempatan Muhasabah Diri di Akhir Ramadan

Makna “lebih” disini ada waktu yang cukup untuk melakukan proses pencalonan, pemilihan, dan penetapan wakil kepala daerah. Sehingga diharapkan sisa masa jabatan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya 1,5 tahun lagi. Lantas, bagaimana mekanisme pencalonan & pemilihan yang dilakukan DPRD sendiri atas pengajuan calon wakil dari parpol ini ?, Kita bahas di sesi berikutnya. Wallohu A’lam. Wassalam.

(Penulis, pemerhati masalah politik dan pemerintahan).

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menkes Beberkan Strategi Hidup Berdampingan dengan Epidemi Covid-19

Sel Agu 24 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan tiga strategi hidup berdampingan bersama epidemi Covid-19 yang bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan yang sehat serta bermanfaat secara ekonomi. “Untuk hidup bersama pandemi ada beberapa arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang perlu segera kami tindak lanjuti,” kata Budi Gunadi Sadikin saat […]