Bambang Eka./visi.news/ist VISI.NEWS – Pancasila di dalam kontek kehidupan Hubungan Industri Pancasila (HIP) jelas kepentingan antara buruh dan pengusaha akan mendapat keadilan kalau benar benar hukum positip kita dapat dijalankan dengan konsekwen.
“Kalau hubungan industrial Pancasila dijalankan, maka akan benar-benar akan adil bagi buruh, adil bagi pengusaha dalam arti kaum buruh akan mendapat kesejahteraan bila hubungan industri Pancasila dapat dijalankan dengan konsekwen,” ujar Ketua Dewan Pengurus Nasional Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Depenas Gaspermindo) Bambang Eka kepada VISI.NEWS, Senin (1/5/2020) malam.
Katanya, tujuan dari HIP yakni menyukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur, ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya.
“Hubungan Industrial Pancasila ini didasarkan atas keseluruhan sila-sila daripada Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Juga meyakini bahwa kerja bukanlah hanya sekedar mencari nafkah, akan tetapi kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Dalam pokok fikran HIP, Bambang Eka juga mengatakan bahwa pekerja bukan hanya dianggap sebagai faktor produksi belakam akan tetapi kerja sebagai manusia pribadi sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya. “Dalam Hubungan Industrial Pancasila, pengusaha, dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin. Karena Hubungan Industrial Pancasila berupaya mengembangkan orientasi kepada kepentingan nasional,” tandasnya.
Lebih jauh diungkapkan, dalam pokok fikiran HIP juga disebutkan bahwa sesuai dengan prinsip musyarawah dan mufakat maka Hubungan Industrial Pancasila menghilangkan perbedaan-perbedaan dan mengembangkan persamaan- persamaan dalam rangka menciptakan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. “Dalam Hubungan Industrial Pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk itu seluruh hasil upaya perusahaan harus dapat dinikmati bersama oleh pengusaha dan pekerja secara serasi, seimbang dan merata,” ungkap Bambang Eka.
Lebih jauh dikatakan Bambang Eka, posisi pekerja dalam HIP disebutkan bahwa apabila terjadi PHK, maka pengusaha harus meminta izin dahulu kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Daerah dan Pusat. Sayangnya lembaga peradilan perburuhan ini hanya mengurus PHK-nya saja dan tidak meneliti sebab-sebab keresahan kaum pekerja. Dalam pegurusan masalah PHK, lembaga tersebut tidak begitu banyak menolong kaum pekerja.
“Hal ini terjadi karena, banyak perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan UU perburuhan, dan hanya mengikuti peraturan perusahaan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta merugikan pihak naker.
“Juga masih kurang efektifnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan aparat Depnaker terhadap perusahaan- perusahaan. Fungsi ini sangat penting untuk mengontrol apakah perusahaan melaksanakan dengan baik ketentuan peraturan tentang syarat-syarat kerja, termasuk upah dan kesejahteraan naker. Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja,” tandasnya.
Bambang juga melihat, hingga saat ini kendala implementasi HIP karena masih sulitnya sikap keterbukaan pengusaha untuk menampung aspirasi naker yang menghendaki pemberian upah berdasarkan pertimbangan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam ide HIP. Belum terlaksananya demokratisasi dalam hubungan kerja, khususnya mekanisme musyawarah dan mufakat untuk melaksanakan kesepakatan kerja bersama. Juga pertumbuhan dan perkembangan industri yang pesat namun tidak didukung upa peningkatan kesejahteraan naker, khususnya peningkatan upah dan jaminan sosial lainnya.
“Selamat hari kelahiran Pancasila 1 Juni tahun 2020 hubungan industrial Pancasila harus kita perjuangan dan dijalankan dengan konsekwen oleh semua pelaku usaha dan kaum buruh,” pungkasnya.@mpa
Benar apa yg disampaikan Pa Bambang Eka.
HIP mempunyai tujuan yg sangat mulia bagi semua pihak yg terlibat dalam proses produksi.
3 Pilar HIP adalah :
Pilar Pertama bhw Pekerja / Butuh dan atau sp/sb merupakan MITRA DALAM BERPRODUKSI BAGI PENGUSAHA.
Jadi apapun ceritanya pekerja/buruh merupakan ASET bagi pengusaha, bukan hanya semata-mata sbg tenaga kerja karena tanpa pekerja/buruh tdk aa artinya yg namanya “modal” krn modal harus ada yg mengolah supaya menjadi produk.
Pilar Kedua, sdh menjadi komitmen bahkan konsensus nasional bhw pekerja/buruh dan atau sp/sb merupakan MITRA YG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PROSES PRODUKSI BAGI PENGUSAHA.
Hal ini dibuktikan dengan kerja yg disiplin dan berkualitas sesuai standar yg telah ditetapkan perusahaan. Jika pekerja/buruh tdk dapat memenuhi standar dan target tsb, maka secara kosekuen pekerja/buruh siap dan bersedia utk menerima sanksi. Bukti disiplin adalah hal terkecil saja disiplin mengenai waktu kerja, jika pekerja/buruh datang terlambat sdh pasti mendapat surat peringatan dsb.
Pilar Ketiga adalah MITRA BERBAGI HASIL, ini yg sulit direalisasikan tdk semua pengusaha melaksanakan hal ini. Jangankan berbagi hasil usaha / laba utk membayar upah dan hak-hak normatif bagi pekerja/buruh belum tentu semua pengusaha dapat menjalankan / melaksanakan secara konsisten.
Kesimpulan saya ttg HIP adalah tergantung pemahaman dan spirit dari jiwa para pelaku industrialisasi.
siapapun org nya di Republik ini kalau tdk memiliki jiwa dan semangat nasionalisme maka jangan berharap HIP dapat terlaksana di perusahaan dgn baik dan benar sesuai cita2 dan tujuan dari HIP tsb.
Salam perjuangan …!!!
Bangkitkan spirit jiwa nasionalisme …!!!
Wasallam :
safari (aktifis buruh jadul)