- Lebih dari 80 persen pemilih pada Pemilu 2024 ini tinggal di daerah yang dipimpin pejabat yang ditunjuk presiden.#aminkanindonesia
VISI.NEWS | JAKARTA – Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti meragukan Pilpres 2024 ini akan berlangsung dengan jujur dan adil. Karena sejak awal terlihat ada desain agar kontestasi dalam meraih dukungan rakyat dibuat tidak fair.
Hal itu disampaikannya dalam podcast di kanal YouTube @Abraham Samad SPEAK UP dikutip KBA News, Minggu (31/12/2023).
Wartawan senior ini awalnya menyoroti praktik pemerintahan Joko Widodo saat ini yang mengikuti tren dan gaya kepemimpinan Orde Baru yang dikenal otoriter. Dia menjelaskan salah satu tuntutan reformasi adalah menuntut pemberlakuan otonomi daerah. Karena publik menolak sentralisme kekuasaan yang diterapkan rezim Orde Baru.
“Nah, sekarang kita lihat mulai kembali ke sentralisme. Otonomi mulai digerogoti,” ucapnya.
Misalnya, kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dipilih oleh rakyat. Tapi ditunjuk oleh presiden sebagaimana tercantum dalam UU IKN. Bahkan yang terbaru dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, gubernur juga akan ditunjuk oleh presiden.
“Bahkan sekarang kalau kita lihat menjelang pemilu, 271 kepala daerah itu ditunjuk oleh presiden, bukan yang dipilih oleh rakyat,” ungkapnya.
Lebih jauh dia menyoroti, angka 271 itu memang terlihat hanya separuh dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Namun, dia mengingatkan, 271 itu daerah memiliki jumlah penduduk yang sangat besar.
“Tapi kalau kita lihat jumlah pemilih di bawah kepala daerah itu, karena kebanyakan di (Pulau) Jawa, lebih dari 80 persen pemilih kita sekarang di bawah kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden, bukan dipilih oleh rakyat,” tegasnya.
Antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Apalagi pelaksana tugas (plt) gubernur yang ditunjuk, misalnya di tiga provinsi itu, adalah orang dekat Presiden Joko Widodo.
“(Gubernur) Jawa Timur, nih Ibu Kofifah sebentar lagi (selesai). Harus ditunjuk plt (sebagai penggantinya). Saya duga pasti polanya sama,” ungkap wartawan senior yang akrab disapa BHM ini.
Dalam konteks itulah, dia ragu Pemilu 2024 ini akan berlangsung dengan jujur dan adil.
“Jadi ibarat pertandingan bola itu kecurangan terjadi di lapangan, ini lapangannya sudah dibuat miring. Jadi mau wasitnya netral seperti apa pun, lapangannya sudah miring. Mau pengamat asing (ikut memantau), lah lapangannya sudah miring, gimana,” ucapnya mempertanyakan.
“Apakah kita masih bisa berharap Pilpres 2024 ini akan jurdil,” tanya Abraham Samad selaku host.
“Kalau menurut saya tergantung kita-kita. Apakah kita membiarkan atau kita ingin ingin membenahi. Kan dulu ada namanya Edmund Brooke, dia bilang orang jahat itu berkuasa hanya karena orang baik-baik berdiam diri. Padahal jauh lebih banyak orang baik sebetulnya,” jawabnya.
Dia pun memastikan tidak akan tinggal diam membiarkan pemilu berlangsung dengan tidak jujur dan adil.
“Enggak bisa. Kita enggak boleh berdiam diri. Kasihan anak cucu kita,” demikian tandasnya.
@mpa/kba
