Bantuan Kementrian PUPR Diharapkan Dongkrak Hasil Pertanian di Desa Nanggewer Tasikmalaya

Kepala Desa Nanggewer saat meninjau pembangunan irigasi./visi.news/istimewa
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Tersedianya pengairan di sumber lahan pertanian yang memadai akan mendongkrak hasil panen melimpah juga membantu para petani memudahkan pekerjaannya. Demikian diungkapkan Endang Sunarli Kepala Desa Nanggewer, Kecamatan Pageurageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada VISI.NEWS  via WhatsApp, Senin (13/7).

Dikatakan, pembangunan irigasi dalam upaya pemerataan sistim pengairan untuk mengairi ratusan hektar sawah yang digarap oleh petani adalah salah satu bentuk upaya dalam mensejahterakan mereka.

“Kita bangun irigasi dengan memanfaatkan dana dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) di dua lokasi yang berbeda. Yakni di Kampung Nyalenghor dan Kampung Nanggewer,” kata kades.

Dalam pernyataannya tersebut, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat) telah memberikan bantuan penuh kepada wilayah Nanggewer.

“Dengan bantuan tersebut, kami bisa memberdayakan P3A Mekar Buana dan P3A Muda Berkarya,” tuturnya.

Kedua P3A tersebut, katanya, telah diberi mandat secara penuh oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) untuk mengerjakan pembangunan irigasi tersebut.

“Meski pengerjaannya masih belum rampung, namun masyarakat di kedua wilayah itu merasa bangga, karena dengan sendirinya akan membawa dampak positif,” ungkap kades.

Menurut kades, pembangunan irigasi tersebut, akan membawa peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi petani.

“Jelas, dengan tersedianya irigasi akan menyuplai pengairan yang teratur. Ini akan membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Nanggeqer,” jelasnya.@bik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bapenda Minta Perpanjangan Keringanan Pajak Tahap Dua

Sen Jul 13 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabuparen Bandung akan meminta persetujuan dewan, BPK, dan bupati untuk perpanjangan insentif pajak daerah tahap 2. Hal itu tertuang dalam Peratutan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 bahwa pemerintah daerah harus melakukan pengurangan pajak daerah. “Ini kan sesuai dengan Permendagri no.1 tahun […]