Belajar dari Kasus Anji, Ini Penjelasan Ardhany Surydarma dari KANK

Editor Polres Jakarta Barat menghadirkan Erdian Aji Prihartanto alias Anji dalam jumpa pers kasus penyalahgunaan narkoba, Rabu (16/6). Polisi telah menetapkan Anji sebagai tersangka kasus narkoba dengan barang bukti 30 gram ganja./jpnn.com/ricardo/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Karena disangka mengonsumsi ganja, musisi Anji ditangkap pada Jumat, 11 Juni 2021 di sebuah rumah di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Selain 30 gram ganja, polisi juga menyita buku Hikayat Pohon Ganja sebagai barang bukti. Sebelumnya, di kasus Jeff Smith, penyidik kepolisian juga menyita buku-buku tentang ganja.

Padahal, kata Ardhany Surydarma dari  Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan (KANK), penyitaan buku untuk dijadikan barang bukti tindak kejahatan sama sekali tidak berkaitan dengan proses pembuktian dalam ketentuan UU Narkotika yang menjerat tersangka. Jenis barang yang dapat disita antara lain, barang yang diperoleh/ sebagai hasil dari tindak pidana, barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, benda khusus yang digunakan untuk tindak pidana, dan benda yang mempunyai kaitan langsung dengan tindak pidana.

“Dari kelima jenis barang tadi, buku yang disita penyidik dalam kasus Anji jelas tidak memenuhi
kriteria barang-barang yang dapat disita sesuai Pasal 39 Ayat 1 KUHAP. Akses seluas-luasnya terhadap buku dan media literasi lainnya merupakan pengejawantahan kemerdekaan berpikir dari proses pendidikan seseorang. Konstitusi negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan ini bagi tiap warga negara. Bahkan sejak dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 lalu, Nadiem Makarin mempromosikan jargon ‘merdeka belajar’. Ini berarti, proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas, buku dan alat belajar, atau guru tertentu,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada VISI.NEWS, Sabtu (19/6/2021).

Pasal 28 Huruf F UUD 1945, kata Ardhany, menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca Juga :  Tersinggung, Tujuh Pekerja Keroyok Rekannya hingga Luka Parah

Pihak Polres Metro Jakarta Barat yang menangkap Anji bahkan sempat mengakui bahwa
kepemilikan buku tersebut merupakan bagian dari pendidikan tersangka tentang tanaman
ganja. Dengan menyadari hal tersebut, ditambah dengan tidak ditemukan sama sekali kaitan
dengan proses pembuktian, maka harusnya penyitaan buku tersebut tidak perlu karena tidak
sesuai UU.

Sebaliknya, ungkap Ardhany kata buku-buku yang berisi pengetahuan mengenai tanaman ganja menjelaskan kesalahan-kesalahan kebijakan narkoba yang diterapkan saat ini berdasarkan berbagai kajian. Berbagai negara kini telah mengakui manfaat ganja terutama di bidang medis.

“Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mendorong supaya reformasi kebijakan narkotika
dapat segera dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI. Kebijakan baru yang diusulkan adalah
yang berlandaskan bukti-bukti ilmiah bukan mitos apalgi isapan jempol semata. Selain itu,
kebijakan juga perlu memperhatikan perkembangan dunia akan posisi tanaman ganja,” tandasnya.

Pada Desember 2020, jelas Ardhany, PBB mengadakan pemungutan suara untuk menentukan posisi ganja dalam Konvensi PBB tentang Narkotika 1961. Sidang yang diikuti 53 negara itu memutuskan
untuk menghapus ganja dari narkotika golongan empat, yakni narkoba yang konsumsinya  merugikan kesehatan hingga kematian. Dasar penghapusan tersebut, temuan kajian WHO bahwa zat-zat yang terkandung dalam tanaman ganja punya properti pengobatan nyeri, peradangan, ayan, hingga multiple sclerosis.

Sebelumnya, Ardhany mengatakan, ganja terdaftar sebagai narkotika golongan satu dan empat. Zat-zat yang terdaftar dalam dua golongan di Konvensi 1961 dianggap rentan disalahgunakan, berdampak pada
kesehatan, dan hanya sedikit bahkan tidak bermanfaat sama sekali untuk pengobatan.

Kebijakan narkoba dengan demikian, katanya, tidak lagi bertumpu pada pemidanaan seperti yang
sekarang diterapkan. Kebijakan macam itu di mana-mana berdampak pada kelebihan populasi
penjara, penularan virus darah, dan kematian jalanan akibat keracunan bahan campuran
narkoba. Dengan demikian, kebijakan yang dipilih harus berpendekatan kesehatan masyarakat
dan berlandaskan bukti-bukti ilmiah.

Baca Juga :  Bagaimana Pola Berolah Raga Selama Puasa Ramadan?

“Untuk mendorong perubahan tersebut, salah satu langkah yang diambil koalisi adalah
mengajukan permohonan uji materi Pasal 8 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
yang melarang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan. Mahkamah Konstitusi
juga telah menggelar sidang perdana Maret lalu dan akan dilanjutkan Selasa, 22 Juni 2021
dengan agenda mendengar keterangan dari Pemerintah dan DPR RI,” kata Ardhany.

Melalui uji materi tersebut, jelasnya, koalisi berharap bisa menyadarkan kembali para pembuat kebijakan bahwa tujuan diterbitkannya UU Narkotika adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan. Ini merupakan tujuan nomor satu yang tercantum dalam UU Narkotika RI.

Dengan demikian, tegas Ardhany, selain menjadi selaras dengan Konvensi PBB tentang Narkotika 1961 di mana narkotika golongan satu merupakan zat yang memang ditujukan untuk pengobatan, akan
lebih banyak kajian lokal yang memanfaatkan narkotika untuk kepentingan medis. Rakyat pun
memiliki lebih banyak alternatif pengobatan yang memang sudah dimanfaatkan umat manusia
ribuan tahun lalu tapi aksesnya terhalang oleh kebijakan pemberantasan dan pemidanaan zatzat tersebut.

“Kondisi demikian hanya bisa terjadi bila para pembuat kebijakan dan aparat-aparatnya memiliki
sikap yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi,” pungkasnya.@mp alam

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tangkap Tikus di Areal Sawah Dapat Hadiah

Sab Jun 19 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Wakil Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi membuat sayembara menangkap tikus bagi warga dan petani di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk mengatasi hama tikus pada areal sawah di daerah tersebut. “Hama tikus menyerang areal sawah petani di Desa Kertamukti, sampai ada petani yang mengaku gagal […]